Polri sebut kebijakan kementerian dalam normal baru harus terintegrasi

masa pandemi Corona hingga normal baru tidak ada gejolak harga untuk 11 hingga 13 bahan pangan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan bahwa kebijakan dari setiap kementerian/lembaga dalam menerapkan normal baru harus terintegrasi agar meminimalisir potensi masalah dalam teknis di lapangan.

"Selain itu, implementasi kebijakan harus konsisten. Pasalnya, inkonsistensi akan mengundang reaksi yang pada gilirannya dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," kata Irjen Argo, dalam webinar bertajuk Ketahanan Sosial Ekonomi Dalam Tatanan Kehidupan Normal Baru, di Jakarta, Kamis.

Argo meyakini tatanan kehidupan baru jika diterapkan dengan penuh disiplin akan membangun keseimbangan, yakni kesehatan tetap terjaga, ekonomi bergerak naik, dan tatanan sosial menjadi semakin kondusif.
Baca juga: Menparekraf apresiasi protokol kesehatan di Bandara Ngurah Rai

Kepala Satgas Pangan Polri Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga memperkirakan hingga Desember 2020, harga dan stok pangan nasional relatif aman.

"Kecuali gula pasir, bawang putih dan daging, mengingat pemerintah akan menutup kebutuhan dalam negeri terhadap tiga komoditas tersebut dengan impor," kata Daniel.

Menurut Daniel, impor ketiga bahan pangan itu perlu dilakukan, karena produksi dalam negeri tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.

Namun, Daniel memperkirakan impor ketiga bahan pangan itu tidak akan mengakibatkan gejolak harga.

"Kami pantau sejak awal Ramadhan, masa pandemi Corona hingga normal baru tidak ada gejolak harga untuk 11 hingga 13 bahan pangan," ujarnya.

Daniel mengaku sempat terjadi gejolak harga pangan saat harga gula pasir melonjak menjadi Rp14.000 hingga Rp14.500 per kilogram. Demikian juga harga bawang putih yang mencapai Rp35 ribu per kg.

Namun saat ini, hal itu sudah relatif stabil berkat kerja sama kementerian/lembaga yang maksimal di bidang pangan, baik sebelum pandemi, selama masa pandemi hingga new normal.

"Kami punya desk yang memantau setiap hari perkembangan harga 13 bahan pangan. Kami lakukan intervensi jika terjadi gejolak," ujar Daniel.

Satgas Pangan Polri, kata Daniel, juga mendorong Kementerian Perhubungan agar mengatasi hambatan pengangkutan distribusi bahan pangan dengan memprioritaskan pengangkutan bahan pangan.
Baca juga: Sambut "new normal", LOKET sediakan 4 fitur layanan baru

Dalam webinar tersebut, Wakil Ketua Umum Kadin Erwin Aksa menyampaikan bahwa pandemi Corona telah mengakibatkan runtuhnya dunia usaha, jutaan orang kehilangan pekerjaan dan daya beli masyarakat merosot drastis.

"Persoalan sekarang adalah tidak adanya likuiditas. Karena itu, pemerintah harus melakukan intervensi karena likuiditas adanya di pemerintah," kata Erwin.

Tanpa intervensi pemerintah, menurut Erwin, sangat berat bagi dunia usaha untuk bangkit. Sementara masyarakat pun tidak akan bisa belanja tanpa adanya stimulus likuiditas dari pemerintah.

Webinar tersebut menghadirkan para pembicara yakni Ketua Satgas Pangan Polri Irjen Daniel Tahimonang, Wakil Ketua Umum Kadin Erwin Aksa, Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Chairil Abdini, dan dosen dari Universitas Nasional Dr Rusman Ghazali.
Baca juga: Bali perlu memiliki protokol pertunjukan seni di masa normal baru