Satgas Pangan: Permintaan tinggi tiga komoditas pangan harus impor

Jakarta (ANTARA) - Kepala Satgas Pangan Polri Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan tiga komoditas pangan, yakni daging sapi, bawang putih dan gula masih memerlukan pasokan melalui impor karena produksi dalam negeri belum mencukupi permintaan masyarakat.

"Kebijakan Pemerintah di tiga komoditi, daging sapi, gula dan bawang putih, kita harus lakukan impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi," kata Irjen Daniel dalam webinar bertajuk Ketahanan Sosial Ekonomi Dalam Tatanan Kehidupan Normal Baru, di Jakarta, Kamis.

Untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri, pemerintah memprioritaskan untuk mengimpor daging kerbau dari India.

"Proses sedang berjalan. Daging kerbau 40 ribu ton. Kemudian ada beberapa (pengiriman impor) dan terus berlanjut sampai kebutuhan terpenuhi," kata Daniel.

Pengalihan impor daging sapi ke impor daging kerbau ini disebabkan karena mahalnya harga daging sapi.

"Karena harga (daging) sapi mahal," katanya.

Sementara alasan untuk melakukan impor bawang putih karena produksi bawang putih dalam negeri hanya mencukupi 10 persen hingga 20 persen kebutuhan dalam negeri.

Sebanyak 100 ribu ton bawang putih impor dari Cina dan India sudah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia.

"Sudah didatangkan 100 ribu ton (bawang putih impor), didistribusikan melalui Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak," kata jenderal bintang dua ini.

Menurut dia, adanya pasokan impor ini membuat harga bawang putih di beberapa daerah seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur turun.

"Di Jateng dan Jatim harga bawang putih sudah di bawah Rp20 ribu per kilogram," katanya.

Sementara untuk pemenuhan gula konsumsi dalam negeri, tercatat ada 150 ribu ton gula kristal putih impor yang masuk ke Indonesia.

Selain impor, Pemerintah juga memberlakukan kebijakan konversi gula rafinasi menjadi gula konsumsi.

Pihaknya mencatat sebanyak 325 ribu ton gula hasil konversi gula rafinasi menjadi gula konsumsi sudah didistribusikan ke masyarakat.

"Upaya Pemerintah dengan mengubah kebijakan gula rafinasi diolah menjadi gula konsumsi. Di tahap pertama ada 250 ribu ton, ditambah 75 ribu ton," kata mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri ini.