Jakarta (ANTARA News) - Kebutuhan belanja pegawai dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010 untuk belanjapemerintah pusat menurun dari yang dianggarkan dalam RAPBN sebesarRp3,6 triliun.

"Belanja pegawai mengalami penurunan dari RAPBN sebesar Rp3,6 triliundari Rp161,7 triliun yang dianggarkan dan yang disetujui sebesarRp158,1 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalamkonferensi pers di Jakarta, Rabu malam.

Adanyapenurunan ini, Menurut Sri, karena adanya reformasi birokrasi dalamrangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara di dalamKementerian Negara/Lembaga.

"Belanja Pegawai ini jugasebagai penyeimbang inflasi sebesar 5 persen dari gaji dan pensiunpokok kepada PNS, TNI, Polri dan pensiunan," ujarnya.

Kemudian dalam belanja pegawai juga ada peningkatan uang makan untukPNS dan uang lauk-pauk TNI/Polri sebesar Rp20 ribu dan Rp40 ribu,Jaminan pemeliharaan kesehatan Menteri dan Pejabat tertentu sertapenambahan 100 ribu pegawai baru pusat.

BelanjaPemerintah Pusat pada APBN 2010 adalah sebesar Rp725,2 triliun danmeningkat Rp25,6 triliun dari yang diajukan dalam RAPBN.

Selain Belanja Pegawai, yang tercantum dalam belanja pemerintah pusatadalah Belanja Barang yang disepakati sebesar Rp103 triliun untuksensus penduduk pada 2010 Rp3,3 triliun dan promosi pariwisata Rp25miliar.

Kemudian untuk Belanja Modal sebesar Rp83,2triliun yang digunakan untuk alutista Departemen Pertahanan Rp10,2triliun, Infrastruktur ketenagalistrikan Rp4,5 triliun, Infrastrukturtranspotasi Rp 23,2 triliun, Infrastruktur Irigasi, Bendungan,penanggulangan Banjir Rp8 trilun dan Pembangunan sarana pengadaan airbersih Rp3 triliun.

Dan untukbelanja hibahdialokasikan sebesar Rp7,2 triliun, bantuan sosial disepakati Rp69,6triliun dan belanja lain-lain sebesar Rp30,7 triliun.

Menurut Sri Mulyani, anggaran belanja ini diutamakan untukprogram-program prioritas seperti meningkatkan program kesejahteraanrakyat (PNPM,BOS, Jamkesmas, Raskin dan berbagai subsidi lainnya),meningkatkan pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi, proyekpadat karya dan stimulus fiskal bila diperlukan.

Kemudianuntuk mendorong revitalisasi industri serta pemulihan dunia usahatermasuk insentif perpajakan dan bea masuk, meneruskan reformasibirokrasi, meningkatkan pengadaan alutista, menjaga anggaran pendidikan20 persen dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dankapasitas penanganan perubahan iklim.(*)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009