Presiden Yudhoyono Tinggalkan Boston

Boston,(ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa malam meninggalkan Boston, Massachusetts, untuk kembali ke tanah air setelah melakukan lawatan selama satu minggu ke dua kota di Amerikat Serikat, yaitu Pittsburgh dan Boston.

Presiden, IbuAni Yudhoyono serta rombongan dilepas oleh Dubes RI untuk AS Sudjadnan Parnohadiningrat serta Konsul Jenderal RI untuk New York Trie Edi Mulyani di Bandara Internasional Logan Boston.

Pesawat kepresidenan Garuda Indonesia yang membawa Presiden dan rombongan lepas landas dari Bandara Logan pada pukul 21.00 waktu setempat.

Pesawat berjenis Airbus A330-340 itu dijadwalkan tiba di Bandar Halim Perdanakusuma pada Kamis (1/10) siang.

Sebelum bertolak menuju Jakarta, Presiden Yudhoyono pada Selasa petang masih menyempatkan diri berbicara di depan para mahasiswa dan akademisi Universitas Harvard di John F. Kennedy School of Government-Harvard University, Boston.

Selain menyampaikan pidato bertema "Menuju Harmonisasi Antar-Peradaban", dalam kesempatan itu Presiden juga melakukan tanya jawab dengan para mahasiswa.

Ia diajui tujuh pertanyaan, yaitu soal tragedi Balibo --peristiwa pembunuhan empat wartawan Australia di Timor Timur pada masa negara itu masih menjadi propinsi Indonesia; pandangan bahwa presiden Indonesia cenderung harus mempunyai latar belakang militer; siapa yang dapat dijadikan tokoh panutan di kawasan; integrasi ASEAN.

Kemungkinan masih ada diskriminasi menyangkut muslim-non muslim di Indonesia; nuklir Iran; bagaimana Indonesia bisa mendukung reformasi demokrati di Myanmar; serta keberadaan Jamaah Islamiyah.

Selama empat hari berada di Boston, Presiden Yudhoyono melakukan serangkaian pertemuan dan diskusi dengan berbagai kalangan terutama untuk membahas bisnis, perdagangan, investasi dan upaya meningkatkan daya saing Indonesia.

Sementara di Pittsburgh, Yudhoyono telah mengikuti konferensi tingkat tinggi ketiga kalinya yang digelar negara-negara kelompok ekonomi 20 (G-20) pada 24-25 September.

KTT G-20 itu antara lain menghasilkan kesepakatan bahwa G-20 menggantikan G-8 --kelompok delapan negara kaya-- sebagai sistem kerja ekonomi internasional.(*)