Menaker: Klaster ketenagakerjaan ditunda demi dengar opini stakeholder

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja untuk klaster ketenagakerjaan masih ditunda pembahasannya untuk mendengar masukan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) seluruh sektor ketenagakerjaan.

RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, tegas Menaker, ditunda pembahasannya dan jika berjalan adalah pada klaster yang lain.

"Isu ketenagakerjaan Pak Presiden meminta kepada para pembantunya, para menterinya untuk mendengar dengan baik teman-teman pekerja atau buruh melalui konfederasi atau melalui federasi dan juga mendengar dari pandangan dari teman-teman pengusaha," kata Menaker usai menyerahkan bantuan sosial kepada serikat pekerja di Jakarta pada Rabu.

Menaker menekankan bahwa penundaan itu dilakukan untuk mendengarkan pandangan dan pemikiran dari seluruh pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan.

Dia sendiri mengatakan tidak mengetahui kapan akan dilakukan pengesahan untuk RUU Cipta Kerja dan akan mengikuti irama yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Yang jelas sekarang berjalan tapi untuk klaster ketenagakerjaan, kami diberi kesempatan untuk mendengarkan lebih baik lagi seluruh stakeholder ketenagakerjaan," kata Menaker.

Dalam pemberian bansos itu Menaker mengatakan juga mendiskusikan isu-isu ketenagakerjaan termasuk masukan yang diberikan untuk penyempurnaan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

Penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan sendiri dipastikan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir April. Hal itu dilakukan untuk memberikan kesempatan melakukan pendalaman lagi substansi dari pasal-pasal dan mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan.

Ketua DPR Puan Maharani juga telah meminta kepada Baleg DPR untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja.