Padang (ANTARA News) - Pengamat politik dari Pusat Studi Investasi Politik, Ruslan Ismail Mage, mengatakan dalam konteks konsolidasi politik sah-sah saja jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merekrut kelompok oposisi menjadi menteri.
"Untuk kepentingan nasional dalam menciptakan fondasi kesejahteraan nasional, maka hal seperti itu sah-sah saja," kata Ruslan yang dihubungi dari Padang, Senin.
Ia mengatakan merekrut kelompok oposisi menjadi bagian dalam pemerintahan yang berkuasa dalam politik praktis sangat dimungkinkan.
Persoalan kemudian, kata dia, kalau dalam merekrut orang-orang oposisi untuk diberi posisi di kabinet yang tidak sesuai dengan kemampuannya, maka bisa disebut mengkhianati suara rakyat.
Karena itu, kata penulis buku Komat-Kamit Politik itu, ketika rakyat memilih SBY itu berarti rakyat percaya penuh dia akan menempatkan orang-orang profesional di kabinet dalam mengurus negara.
"Kalau SBY mengakomodasi orang-orang oposisi yang tidak proposional, maka jelas itu hanya kepentingan politik sesaat lima tahun ke depan. Bukan murni menciptakan pondasi ekonomi politik," kata dia.
Indikasinya, kata Ruslan, sistem "check and balances" di parlemen pasti melemah.
"Kalau kontrol parlemen melemah, bisa jadi kebijakan pemerintah lebih bernuansa politik kepentingan, bukan untuk kepentingan rakyat," ujarnya.
Sebelumnya, dalam daftar perkiraan nama-nama menteri yang beredar di banyak media, tercantum sejumlah nama calon dari kelompok oposisi.
Nama-nama itu di antaranya, Prabowo Subianto (Gerindra) sebagai Menteri Dalam Negeri, dan Puan Maharani, putri Megawati Soekarno Putri, sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009