"Sejauh ini belum ditemukan fakta seperti itu ya, sedang dikaji penegak hukum nanti," kata Syahri di Balai Kota Bandung, Selasa.
Sebelumnya, sebuah surat rekomendasi untuk siswa agar diterima di SMKN 4 Kota Bandung dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) HM Dadang Supriatna beredar di kalangan guru dam penggiat pendidikan.
Baca juga: Anggota DPRD Jabar pembuat surat rekomendasi siswa baru, minta maaf
Baca juga: Badan Kehormatan DPRD Jabar akan panggil Dadang Supriatna
Baca juga: Beredar surat rekomendasi untuk siswa dari anggota DPRD Jabar di PPDB
Surat tersebut lengkap dengan kop DPRD Jabar dan nama jelas anggota DPRD yang ditandatangani pada 10 Juni 2020 oleh yang bersangkutan akan tetapi nama, ID akun, dan asal sekolah siswa ditutup dengan coretan penebal tulisan stabilo.
Selain itu, Sekretaris II Saber Pungli Jabar A Rusman mengatakan surat rekomendasi seperti itu tidak dibenarkan pada proses PPDB. Dia pun memastikan, pihak yang bersangkutan yakni Komisi V DPRD Jawa Barat sudah sepakat akan hal tersebut.
"Sekarang sepakat Komisi V DPRD dengan Saber Pungli bersinergi, kami bareng, tidak ada satu pun rekomendasi untuk penerimaan itu," kata Rusman.
Dia pun tidak memungkiri bahwa proses PPDB memang rawan terjadinya pungutan liar (pungli). Menurutnya proses PPDB termasuk ke dalam 30 jenis kegiatan yang selalu dipantau karena rawan terjadinya pungli.
"Penelitian kita ada 30 jenis pungutan liar berpotensi pungli di pendidikan, salah satunya PPDB," katanya.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
