Kepala Badan Perbatasan dan Kerja sama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua Suzana Wanggai di Jayapura, Selasa, mengatakan, untuk menuju pada tahapan pembukaan tersebut, terlebih dahulu pihaknya harus mempersiapkan dengan menggelar rapat bersama Pemerintah PNG untuk menyepakati mekanismenya.
"Sebelum bertemu dengan pihak Pemerintah PNG, maka kami harus rapat dulu bersama instansi terkait untuk membicarakan skenario ke depannya," katanya.
Menurut Suzana, perbatasan ini tidak hanya milik Indonesia maupun Papua Nugini, namun milik dua negara sehingga pembukaannya harus disepakati kedua belah pihak.
"Apalagi dalam situasi pandemi Covid ini, harus dilihat seperti apa nantinya pembatasan-pembatasan yang akan dilakukan," ujarnya.
Dia menjelaskan misalnya pihaknya ingin menghidupkan kembali perekonomian di wilayah perbatasan, hal inilah yang akan dibahas oleh dua negara konsepnya.
"Apa yang sudah disepakati oleh instansi terkait, nantinya akan dibawa dan dibahas ketika bertemu dengan pihak Pemerintah PNG," katanya.
Dia menambahkan hal terpenting dalam membangun kerja sama antara dua negara adalah pertukaran informasi sehingga dalam pertemuan dengan Pemerintah PNG nantinya akan dibahas kesepakatan seperti apa yang diterapkan.
Baca juga: Cegah COVID-19, pintu batas RI-Malaysia Jagoi Babang resmi ditutup
Baca juga: Pintu Perbatasan RI-Timor Leste Diperketat
Baca juga: RI Dorong Pembukaan Pintu Perbatasan Baru dengan Malaysia
Baca juga: Pintu Perbatasan RI-Timtim Tetap Terbuka bagi WNI
Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2020
