Pidato Honduras di PBB Ditunda Sampai Senin

PBB (ANTARA News) - Pidato yang disampaikan perwakilan pemerintah Presiden Honduras terguling Manuel Zelaya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ditunda dari Sabtu hingga Senin, kata seorang pejabat PBB.

Menteri Luar Negeri pemerintahan Zelaya, Patricia Rodas, telah terdaftar sebagai pembicara dalam sidang Sabtu, tetapi kemudian namanya dicabut, menurut laman Internet Sidang Umum Majelis PBB Sabtu pagi.

Seorang juru bicara Sidang Majelis Umum mengatakan, pidato tersebut telah ditunda namun tidak alasan untuk menundanya.

Zelaya, yang terguling dalam kudeta tak berdarah Juni, menyelinap ke Honduras pada awal pekan ini dan mengungsi di kedutaan besar Brazilia di ibukota Tegucigalpa, memicu ketegangan dengan pasukan keamanan yang berada di luar gedung itu dalam jumlah besar.

Majelis Umum Juni lalu mengeluarkan resolusi yang menyatakan, pihaknya hanya mengakui pemerintah Zelaya dan menyerunya agar kembali mengambil-alih kekuasaan.

Pemerintah de fakto yang menumbangkannya mengatakan, dia melanggar konstitusi dan diganti secara resmi berdasarkan perintah Mahkamah Agung.

Amerika Serikat, yang mendukung kembalinya Zelaya mengambil-alih kekuasaan, berharap Organisasi Negara-negara Amerika(OAS) berniat untuk mempertemukan kedua pihak dalam perundingan. Mereka akan dikirim ke Honduras pada awal pekan ini, kata seorang pejabat AS Sabtu.

"Kami berharap hal itu bisa diatasi bersama hari ini, jika tidak besok, dan diharapkan bisa dicapai pada awal pekan ini," kata pejabat AS, yang berbicara dengan syarat tak disebut namanya itu.

Ditanya Sabtu malam, jika ternyata ada kemajuan apa yang dirancang misi OAS itu, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengatakan kepada Reuters bahwa: "Kami bekerja untuk itu ... Kami mendukung delegasi tersebut. Untuk itu kapan waktunya masih sedang dibahas."

Pejabat AS lainnya, yang juga minta disebut namanya, Rabu mengatakan bahwa dia berharap misi OAS itu termasuk ketua organisasi regional tersebut, Jose Miguel Insulza, di samping para wakil dari Argentina, Kanada, Kosta Rika, Jamaika, Meksiko, Panama dan Republik Dominika.

Para menlu dari ketujuh negara itu telah mengunjungi negara Amerika Tengah yang miskin itu Agustus lalu.

Mereka berusaha membujuk pemerintah sementara bersedia menerima kesepakatan yang memungkinkan Zelaya kembali mengambil-alih kekuasaan, sampai pemilu yang akan diselenggarakan November depan, demikian Reuters. (*)