Dukungan kepada pemerintah tetap diberikan, meskipun Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla tidak lagi menjadi wakil presiden.
Ketua Pengurus Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, HR Agung Laksono, di Jakarta, Jumat, mengatakan, sikap Kosgoro akan tetap mendukung pemerintah hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 yakni pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.
"Dukungan Kosgoro 1957 terhadap pemerintah bukan dukungan yang membabi-buta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tapi dukungan kritis dengan berbagai pertimbangan," kata HR Agung Laksono pada acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Kosgoro 1957 di Jakarta.
Dikatakannya, sikap Kosgoro akan mendukung pemerintah secara obyektif, konsisten, dan proporsional. Jika ada kebijakan pemerintah yang tidak populer dan tidak berpihak kepada rakyat, Kosgoro juga akan memberikan koreksi dan kritik untuk mencari solusi bukan ingin menjatuhkan partai pemerintah.
"Kosgoro tegas dalam prinsip dan luwes dalam penampilan," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.
Dikatakannya, dalam satu dasawarsa terakhir reformasi yang dilakukan bangsa Indonesia belum berhasil secara sempurna dalam memperbaiki berbagai persoalan bangsa dan negara.
Bangsa Indonesia, kata dia, masih terjebak dalam persoalan-persoalan internal antar-lembaga maupun antar-elemen bangsa.
Ketua DPR-RI periode 2004-2009 ini mengusulkan, agar bangsa Indonesia melakukan kajian kembali terhadap amendemen UUD 45 yang dalam perjalanannya telah empat kali diamandemen.
Kalau memungkinkan kehidupan bangsa Indonesia bisa menjadi lebih baik dan lebih sejahtera, ia mengusulkan agar UUD tersebut diamendemen untuk kelima kalinya.
"Amendemen ini bukan berarti mengubah UUD tapi hanya memperbaiki sebagian saja yang bisa membawa kepada perbaikan bangsa," katanya.
Acara Mukernas I Kosgoro 1957 diselenggarakan hingga Minggu (27/9), diikuti sekitar 500 peserta dari pengurus pusat, pengurus provinsi, serta pengurus kabupaten/kota se-Indonesia. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
