Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Survei Nusantara (Laksnu) Gugus Joko Waskito di Jakarta, Jumat, terkait dengan maraknya pemilihan kepala daerah (Pilkada) tingkat kabupaten/kota pada 2010.
Dikatakannya, melalui proses konvensi akan diperoleh pemimpin yang merakyat, memiliki kemampuan, dan integritas.
Selain itu, partai politik penyelenggara konvensi juga akan mendapat simpati masyarakat serta memiliki waktu yang panjang untuk melakukan sosialisasi dan menyiapkan mesin politik sejak dini.
Konvensi, lanjutnya, juga bisa menghindari politik uang yang mungkin dilakukan oleh elite partai untuk memperjualbelikan dukungan partainya.
"Kalau cerdas, seharusnya partai melakukan konvensi," kata Gugus.
Menurutnya, partai sebagai penyelenggara konvensi hanya perlu membuka pendaftaran calon bupati/walikota, setelah itu memberi para calon kesempatan untuk melakukan sosialisasi di seluruh kecamatan di daerah tersebut.
Tahap berikutnya, lanjut Gugus, melakukan pemaparan visi dan misi semua kandidat di setiap kecamatan dengan mengundang seluruh pengurus partai, akademisi, tokoh masyarakat, ulama, dan pemuda sebagai panelis.
Dikatakannya, jika partai tidak mau melakukan konvensi, maka unsur-unsur independen, seperti organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, tokoh masyarakat dan agama, serta akademisi harus bersatu melakukan konvensi independen.
"Mereka harus mengusung calon bupati/walikota dari unsur independen untuk melawan tirani dan otorianisme partai," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
