Mendagri apresiasi besaran alokasi anggaran COVID-19 Pemprov NTB

Mataram (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi capaian provinsi di Indonesia, termasuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masuk 10 terbesar dalam kebijakan mengalokasikan dan rasionalisasi APBD untuk penanganan pandemi COVID-19 serta penanganan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya.

Hal ini diutarakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian saat rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2020 yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan diikuti bersama BPKP, para Menteri, Inspektorat, APH serta gubernur se-Indonesia melalui video conference, Senin.

Mendagri Tito Karnavian menyebutkan,
untuk persentase rasionalisasi belanja barang dan jasa, NTB berada di peringkat pertama dengan capaian sebesar 57,96 persen.

Sementara pada alokasi belanja penanganan dampak ekonomi, pemerintah NTB berada di posisi keenam dengan besaran Rp278, 64 miliar setelah Provinsi Bangka Belitung.

Kemudian untuk alokasi belanja pada bidang kesehatan, Pemprov NTB berada diperingkat ketujuh dengan capaian Rp466,51 miliar.

"Pada kegiatan alokasi belanja penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pemprov NTB masih bertahan diposisi ketujuh sebesar Rp325,00 milyar," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengatakan upaya pemerintah pusat untuk memulihkan semua sektor ekonomi dan dampak sosial di tengah pandemi COVID-19 menjadi prioritas utama pemerintah. Termasuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu melalui bantuan JPS Gemilang.

Di sisi lain, kata gubernur, Pemerintah NTB juga berjuang untuk menghidupkan UKM/IKM lokal yang terdampak COVID-19 melalui kebijakan yang berani yaitu mengakomodir produk-produk UKM/IKM masyarakat NTB yang di kaver dalam item-item bantuan sosial.

"Ini tujuannya kita menggunakan produk lokal. Bukan hanya sebatas itu. Kami juga terus berupaya perkuat promosi produk-produk lokal agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Mencintai produk lokal sebagai langkah awal pemerintah, untuk selanjutnya dapat bersaing di pasar global," ujarnya usai mengikuti rakor dengan presiden di ruang kerjanya.

Selain itu, kata dia, UKM maupun IKM yang belum terlibat dalam JPS Gemilang tahap I dan II tetapi memiliki produk yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, pemerintah akan terus mengakomodir, sehingga diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Geliat ekonomi masyarakat dengan produk-produk lokal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri meski di tengah pandemi Virus Corona," katanya.*