Menteri Erick optimistis platform PaDi bantu UMKM masuk normal baru

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir optimistis platform Pasar Digital (PaDi) UMKM membantu usaha skala mikro memasuki normal baru.

"Saya yakin dengan adanya platform PaDi UMKM ini dapat memperluas channel UMKM serta membantu mempersiapkan UMKM dalam memasuki new normal melalui transaksi yang akan banyak dilakukan secara digital," ujar Menteri Erick dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

BUMN yang memiliki peran sebagai agent of development, lanjut dia, terus berupaya mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai inisiatif maupun sinergi dengan instansi atau lembaga lainnya.

Berdasar hasil inventarisir belanja BUMN baik belanja modal maupun operasional (Capex dan Opex), tahun 2019 tercatat Rp32,5 triliun belanja pada sektor UMKM yang dilakukan Top 30 BUMN berdasar total aset.

Memperhatikan hal tersebut, Kementerian BUMN menilai jumlah belanja BUMN pada UMKM masih bisa dioptimalkan. Oleh karenanya disusunlah suatu inisiatif pengembangan UMKM yaitu membentuk suatu ekosistem Pasar Digital UMKM yang diberi nama PaDi UMKM.

PaDi UMKM merupakan platform digital yang mempertemukan UMKM dengan BUMN guna mengoptimalkan, mempercepat dan mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM, serta memperluas dan mempermudah UMKM mendapatkan akses pembiayaan. Di samping itu, platform tersebut akan membantu monitoring belanja BUMN pada UMKM.

Kick off PaDi UMKM dipimpin langsung Erick Thohir, sekaligus dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dari sembilan BUMN yang terlibat dalam pengembangan PaDi UMKM.

BUMN itu, yakni Telkom yang juga sebagai aggregator PaDi UMKM, Pertamina, Pupuk Indonesia, BRI, Pegadaian, PNM, PP, Waskita Karya, dan Wijaya Karya.

Prosesi penandatanganan MoU dilakukan secara digital. Dengan difasilitasi PERURI dan juga privy.id yang merupakan karya anak bangsa dan startup binaan anak usaha Telkom.

Dalam kesempatan itu, Erick juga mengatakan situasi COVID-19 ini membawa dampak yang cukup signifikan terhadap sektor UMKM, berbeda kondisinya pada tahun 1998 dimana UMKM justru dapat bertahan.

"Oleh karenanya demi membantu sektor UMKM, kepada BUMN agar belanja sampai dengan Rp14 miliar diprioritaskan pada sektor UMKM," katanya.