Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah memastikan PT Garuda Indonesia tidak akan mengemplang utang senilai Rp2,36 triliun kepada PT Bank Mandiri Tbk, selain melalui hasil penawaran saham perdana kepada publik (IPO) juga dimungkinkan melalui APBN.
"Garuda tetap berkomitmen membayar utang kepada Mandiri, namun pelunasannya masih dibicarakan," kata Menneg BUMN Sofyan Djalil di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat.
Utang sekitar Rp2,36 triliun merupakan bagian dari total utang pokok dan bunga yang mencapai Rp3,36 triliun, setelah mengkonversi utang menjadi saham (MCB) sekitar Rp1 triliun.
Menurut Sofyan Djalil, penyelesaian masalah utang Garuda saat ini fokus pada konversi utang MCB menjadi saham yang setara dengan 11 persen Garuda.
"Sedangkan sisanya (Rp2,36 triliun) tetap akan dilunasi, yang polanya masih akan ditetapkan kemudian," ujar Sofyan.
Sebelumnya, manajemen Garuda berkeras agar Garuda segera melunasi seluruh utangnya.
Sinyal tersebut tercermin dari tidak adanya lampu hijau dari DPR untuk membayar utang dari APBN.
Menanggapi hal itu, Sofyan menjelaskan, tidak habis pikir mengapa Mandiri mendesak Garuda melunasi kewajiban sekaligus.
Meski begitu, menurut Sofyan belum bisa memberi kepastian soal mekanisme pembayarannya, apakah akan memakai APBN atau lainnya.
Selain wacana melalui APBN, opsi yang paling memungkinkan dilakukan adalah lewat IPO maksimal 49 persen yang hasilnya sebagian besar langsung dibayar ke Mandiri.
"Kalau misalnya dana hasil IPO sekitar Rp1,6 triliun, bisa langsung dibayarkan kepada Mandiri," kata Sofyan.
Ia menuturkan, sejalan dengan konversi utang, IPO diharapkan bisa terlaksana pada 2010.
Utang BUMN penerbangan pelat merah ini kepada Mandiri terhitung sejak 2001.
Teknis pembayaran diutarakan Sofyan, secara keseluruhan terus dibahas antara kedua pihak termasuk melibatkan Bank Indonesia terkait aturan bahwa bank tidak boleh memiliki saham di luar usaha jasa keuangan.
Akan tetapi menurutnya, Garuda juga merupakan BUMN yang harus diselamatkan kinerja keuangannya.
Sebenarnya ujarnya, sudah ada kewajiban Bank Mandiri melakukan write off atau penghapusbukuan utang Garuda.
"Garuda juga perlu pengembangan, dan tidak mungkin pemerintah melepaskan kepemilikan saham kepada Mandiri dengan porsi lebih dari 49 persen. Karena kalau seluruh utang Garuda dikonversi menjadi saham, itu kemungkinan Garuda bukan menjadi milik pemerintah lagi," ujarnya.
Garuda juga butuh modal untuk pengadaan pesawat hingga sebanyak 30 armada pada 2014.
"Jadi, tenang saja lah, pemerintah kan tidak akan lari," tegas Sofyan. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
