"Kita akan memasilitasi agar ada kesepakatan antara perbankan dan petani untuk penyaluran kredit tanpa agunan," kata Kepala Dispertan Provinsi Bengkulu Muchlis Ibrahim ketika dikonfirmasi di Bengkulu, Kamis.
Menurut dia, persyaratan yang diterapkan perbankan, bahwa setiap meminjam uang harus menyerahkan agunan menjadi penghalang para petani di Bengkulu untuk mendapatkan kredit dari perbankan.
"Selama ini kita sudah berupaya memasilitasi para petani agar bisa mendapat kredit dari perbankan, tapi sulit karena bank tetap saja meminta agunan," katanya.
Menurut dia, para petani tidak bisa memberikan agunan yang diminta bank karena memang tidak ada yang bisa diagunkan.
Para petani, memang memiliki rumah walaupun sederhana dan tahan meski tak luas, tapi barang-barang tersebut tidak memiliki sertifikat sehingga tak bisa dijadikan agunan.
Padahal, kata dia, bisa saja pihak bank melihat langsung lahan petani baik sawah maupun kebun, kemudian dihitung berapa rata-rata penghasilan dari lahan itu per bulan atau per tahun. Itulah yang kemudian dijadikan dasar penetapkan nilai kredit.
Para petani, kata dia, sebenarnya sangat membutuhkan pinjaman modal, dan seharusnya tidak perlu dikhawatirkan mereka tidak akan membayar.
"Kalau petani pasti bayar, kalau ada masalah paling terlambat bayar, itupun jika terjadi masalah seperti gagal panen" katanya.
Terkait dana Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3) Rp400 miliar untuk jeminan kredit para petani itu yang dialokasikan Departemen Pertanian yang kini disimpan di tiga bank yang telah ditunjuk yakni Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin, menurut dia, meski ada SP3 tetap saja petani harus memberikan agunan ketika mengajukan kredit.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
