Presiden ingin ada "early warning system" awasi internal pemerintahan

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menginginkan adanya sistem peringatan dini atau “early warning system” untuk mengawasi internal pemerintahannya.

“Bangun sistem peringatan dini, ‘early warning system’, perkuat tata kelola yang baik, yang transparan, yang akuntabel,” kata Presiden Joko Widodo dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 melalui Video Konferensi dari Istana Merdeka Jakarta, Senin.

Pada kesempatan itu, ia menegaskan bahwa di bawah pemerintahannya tidak akan ada toleransi dalam hal akuntabilitas.

Oleh karena itu, Presiden menekankan pentingnya pencegahan dalam bentuk sistem peringatan dini yang efektif.

“Saya ingin tegaskan bahwa Pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas, pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan tapi kalau ada yang masih membandel, niat untuk korupsi, ada ‘mens rea’ silakan bapak ibu gigit dengan keras,” kata Presiden.

Hal itu penting kata dia, mengingat uang negara harus diselamatkan dan kepercayaan rakyat harus terus dijaga.

Oleh karena itu, ia meminta para penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, KPK, penyidik pegawai negeri sipil agar melakukan tugasnya dengan baik.

“Tapi saya juga ingatkan jangan mengigit orang yang tidak salah, jangan mengigit yang tidak ada ‘mens rea’ juga jangan menebarkan ketakutan-ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya,” katanya.