"Itu perlu ditegaskan SBY agar Indonesia memeberantas korupsi benar-benar dimulai dari atas," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Konstitusi, Hukum dan HAM (Puskohham) Sumut, Ansari Yamamah, MA di Medan, Kamis.
Itu disampaikan Ansari Yamamah terkait akan diumumkannya calon-calon menteri yang akan mengisi jajaran kabinet dalam pemerintahan SBY yang kedua.
Menurut dia, SBY memiliki citra yang bersih dan memiliki komitmen memberantas korupsi dalam periode pemerintahannya yang pertama.
Untuk itu, dibutuhkan sosok yang juga memiliki citra bersih untuk membantu pemerintahan SBY pada periode kedua agar citra pembina Partai Demokrat itu tidak ikut tercemar.
Namun saat ini, kata Ansari, sangat sulit mencari calon pejabat yang tidak pernah melakukan korupsi, atau setidaknya terlibat dalam praktik merugikan keuangan negara tersebut.
"Bahasa kasarnya, masih banyak yang menggunting dalam lipatan," katanya.
Kondisi itu, kata dia, menyebabkan SBY diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam mencari sosok yang benar-benar bersih dari korupsi untuk mengisi kabinetnya.
Karena itu, SBY perlu "mewanti-wanti" calon-calon menterinya agar tidak melakukan korupsi dengan ancaman sanksi maksimal seperti hukuman mati sebagaimana yang dilakukan pemimpin China.
Upaya itu diperkirakan tidak akan sulit karena selain mendapatkan mandat rakyat, SBY juga memiliki dukungan dari parlemen selaku pemenang Pemilu 2009 yang mempunyai dukungan koalisi.
Penegasan tentang akan diberinya hukuman mati itu akan menunjukkan besarnya komitmen SBY dalam menciptakan pemerintahan yang bersih demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Penegasan itu tidak akan menimbulkan kesan diabaikannya HAM. Malah, kata dia, SBY akan semakin mendapatkan dukungan rakyat yang memang sudah sejak lama ingin melihat bukti konkrit penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
"Dengan ketegasan itu, diharapkan Indonesia bisa maju sebagaimana China," katanya.
Sebelumnya, Presiden China Hu Jin Tao bertekad memberantas korupsi di negaranya dengan mengumumkan akan mempersiapkan 1.000 peti mati untuk pelaku pencurian uang negara tersebut.
Hu Jintao membuktikan tekadnya itu sebagai berhasil tiga pilar kekuasaan di China yakni sebagai presiden, Ketua Partai Komunis China (PKC) dan Ketua Komisi Militer Pusat (KMP).
Dalam buku "The China Business Handbook" dilaporkan, sepanjang tahun 2003 tidak kurang 14.300 kasus yang diungkap dan dibawa ke pengadilan yang sebagiannya divonis hukuman mati.
Pemerintah China juga mengeluarkan aturan yang mengharuskan pejabat yang hendak bepergian ke luar negeri melapor kepada atasannya terutama akan membawa uang dalam jumlah besar.
Kebijakan itu menjadikan China mengalami kemajuan dan perkembangan ekonomi yang pesat serta diperkirakan akan menjadi negara adidaya di dunia internasional. (*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
