Kemarin, tantangan akibat pandemi hingga kemungkinan penundaan Pilkada

Jakarta (ANTARA) - Lima berita politik yang menghiasi laman Antaranews pada Kamis (11/6) yang masih menarik untuk dibaca hari ini, mulai dari Wapres Ma'ruf Amin sebut 2 tantangan besar akibat pandemi harus ditangani bersamaan hingga Pilkada bisa ditunda jika syarat diajukan KPU tak bisa dipenuhi.

1. Wapres: 2 tantangan besar akibat pandemi harus ditangani bersamaan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan ada dua tantangan besar yang harus ditanggulangi secara bersamaan oleh Pemerintah saat ini, yaitu penanganan kasus COVID-19 dan potensi keterpurukan ekonomi, sebagai dampak dari pandemi.

Baca selengkapnya di sini

2. Kasad upayakan yang terbaik selamatkan korban kecelakaan heli

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan upaya terbaik akan dilakukan untuk menyelamatkan anggota TNI yang menjadi korban kecelakaan helikopter Mil Mi-17V5 di Kendal, Jawa Tengah, yang sedang dirawat di rumah sakit.

"TNI AD selalu berharap yang terbaik dan sekuat tenaga apapun yang terjadi dalam menangani korban kecelakaan helikopter MI-17," kata Andika.

Baca selengkapnya di sini

3. Panglima TNI resmikan Markas Komando Operasi Khusus TNI

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meresmikan Gedung Markas Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI yang ditandai dengan penandatanganan prasasti, bertempat di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Panglima TNI dalam siaran persnya, menyampaikan bahwa Koopssus TNI dibentuk karena TNI melihat ancaman yang semakin kompleks membutuhkan satuan yang memiliki interoperabilitas tinggi dan kemampuan Tri Matra (AD, AL, AU).

Baca selengkapnya di sini

4. DPR apresiasi pemerintah tegas tentang perairan Natuna

Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin, mengapresiasi ketegasan pemerintah yang menolak klaim sepihak China berupa garis imajiner Nine Dash Line atau Sembilan Garis Putus-putus yang tidak memiliki dasar hukum internasional di perairan Natuna di Kepulauan Riau.

Menurut dia, pemerintah tidak perlu lagi melakukan perundingan karena sudah dipertegas dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982 terkait dengan wilayah Laut Natuna Utara.

Baca selengkapnya di sini

5. Pilkada bisa ditunda jika syarat diajukan KPU tak bisa dipenuhi

Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menyebutkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang direncanakan pada 9 Desember 2020 dapat ditunda jika persyaratan yang diajukan KPU tidak bisa dipenuhi.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pilkada bisa berjalan pada Desember 2020 jika ada jaminan anggaran dan kebutuhan protokol kesehatan bisa disediakan tepat waktu.

Baca selengkapnya di sini