Pandemi munculkan ruang kritik tata kelola organisasi global

Dalam konteks itu, Indonesia selalu aktif apabila ada suatu proses peninjauan kembali tata kerja di berbagai organisasi internasional. Contohnya reformasi Dewan Keamanan PBB, revitalisasi Majelis Umum PBB, juga reformasi WTO

Jakarta (ANTARA) - Pandemi COVID-19 yang tengah terjadi saat ini memunculkan ruang untuk mengkritik dan meninjau ulang sistem kerja badan kerja sama internasional, termasuk urusan mandat dan tata kelola organisasi.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI Febrian A. Rudyard, dalam webinar yang disiarkan langsung di kanal Youtube DG Multilateral pada Kamis, menyatakan bahwa banyak sistem yang diciptakan sejak lama perlu mendapat pembaharuan agar tetap relevan.

"Muncul keluhan terhadap cara kerja WHO dari beberapa negara, yang belum tentu benar--tapi idenya di sini adalah mulai ada keperluan untuk meninjau kembali sistem kerja sama internasional, mengevaluasi dan memperkuat apa yang kurang," kata Febrian.

Situasi dunia di bawah pandemi saat ini, dengan sejumlah sistem dan kebijakan dalam kerja sama internasional yang ternyata belum ideal untuk dapat menangani wabah, menunjukkan bahwa harus ada reformasi terhadap cara kerja badan-badan kerja sama multilateral dari waktu ke waktu.

"Dalam konteks itu, Indonesia selalu aktif apabila ada suatu proses peninjauan kembali tata kerja di berbagai organisasi internasional. Contohnya reformasi Dewan Keamanan PBB, revitalisasi Majelis Umum PBB, juga reformasi WTO," ujar Febrian.

Selain itu, Febrian melihat bahwa arah kerja sama multilateral pascapandemi nantinya akan mengalami pergeseran, dari sebelumnya berbasis pandangan historis yang mengaitkan kebijakan dengan pengalaman masa lalu menuju basis yang lebih praktis dan visioner.

Kemudian, kerja sama multilateral juga memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi, "artinya tidak bisa lagi eksklusif hanya untuk isu tertentu, melainkan harus bisa mempersiapkan komunitas global menghadapi berbagai tantangan yang datang secara bersamaan atau lintas sektor."