Mereka tidak mendapatkan suntikan dana tambahan anggaran pengadaan APD dari Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1,02 triliun.
"Mereka bisa memenuhi perlengkapan perorangan untuk pencegahan penularan COVID-19, baik untuk penyelenggara maupun pemilih, berdasarkan rasionalisasi dari anggaran yang sudah masuk dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Total ada 76 daerah," ujar Mendagri dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, DKPP, dan BNPB, Kamis.
Baca juga: Pemerintah suntik dana Rp1,411 triliun untuk APD Pilkada 2020
Selain itu, Mendagri menambahkan, dari total 204 daerah, ada 21 daerah yang cukup memerlukan tambahan anggaran pengadaan APD dari Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD) saja.
"21 daerah yang tidak memerlukan dukungan dari APBN tapi dapat dukungan tambahan dari APBD. Mereka sanggup menambah dari APBD," ujar Tito.
Sehingga, dengan demikian, dana tambahan pengadaan APD dari APBN sebesar Rp 1,02 triliun (Rp 1.020,58 miliar) itu hanya disalurkan kepada 107 daerah saja.
Namun, setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Mendagri pun melihat kapasitas fiskal dari 107 daerah yang menerima suntikan APBN tersebut, kemudian dibagi ke dalam lima kategori berdasarkan indeks kapasitas fiskal (IKF) daerahnya.
Ada 12 daerah memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi yang meminta dukungan dana dari APBN sebesar Rp200,80 miliar. Lalu, ada 28 daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi meminta dukungan APBN sebesar Rp 304,19 miliar.
Lebih lanjut, Mendagri mengatakan ada 20 daerah yang kapasitas fiskalnya sedang meminta dukungan APBN sebesar Rp 148,63 miliar.
Baca juga: Persiapan pilkada, Mendagri: 129 daerah laporkan kondisi keuangannya
Baca juga: Bertemu Dubes Korsel, Mendagri: Belajar pemilu di tengah pandemi
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2020
