Dubes Andriana paparkan upaya Papua Nugini tangani COVID-19

Bekasi (ANTARA) - Duta Besar RI untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon Andriana Supandy menjelaskan bahwa Pemerintah Papua Nugini (PNG) sangat keras dalam pemberlakuan aturan darurat dan langkah - langkah pencegahan COVID-19.

Jika COVID-19 merebak secara sporadis di wilayah PNG akan menimbulkan banyak korban jiwa karena berpotensi tidak mendapatkan layanan kesehatan, Dubes Andriana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Untuk melayani sekitar 8.7 juta penduduk yang tersebar di wilayah seluas 462.840 km2 Perdana Menteri James Marape menyatakan PNG hanya memiliki sekitar 500 dokter, 4000 perawat dan kapasitas maksimal 5000 tempat tidur di seluruh rumah sakit secara nasional.

Dengan kondisi tersebut, penularan corona akan menjadi bencana besar bagi masyarakat PNG.

Berdasarkan data World Health Organization (WHO), perbandingan tenaga medis di PNG adalah 0,5 dokter per 10.000 jiwa dan 5.3 perawat per 10.000 jiwa.

Dikenal sebagai salah satu negara dengan fasilitas kesehatan yang terbatas, kondisi PNG di tengah pandemik COVID-19 justru sangat mengejutkan. Sejak bulan Januari 2020 hingga April 2020 tercatat total 7 kasus yang seluruhnya telah pulih dan hingga saat ini (11 Juni 2020), Pemerintah PNG tidak menemukan adanya kasus baru di wilayahnya.

Kondisi ini menjadikan PNG sebagai salah satu negara di wilayah Pasifik dengan status sementara bebas corona..

Duta Besar Andriana Supandy juga menerangkan bahwa pasca sambungan per telpon antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri James Marape tanggal 2 April 2020, kedua negara memiliki kesepahaman mengenai pentingnya upaya pencegahan transmisi COVID-19 di wilayah perbatasan.

Dalam pembicaraan dengan Duta Besar RI, PM Marape mengekspresikan keinginannya untuk mempercepat pembangunan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berlimpah di PNG seperti minyak bumi, gas, pertambangan, kehutanan, pertanian dan kelautan dengan memanfaatkan kapasitas, teknologi dan pengalaman yang dimiliki oleh Indonesia.

Pemerintah PNG juga ingin mendorong realisasi peningkatan kerja sama yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perbatasan pasca surutnya pandemi.