Mendes: Skala prioritas dana desa harus berbasis kearifan lokal

Desa-desa itu memiliki varian yang sangat banyak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan kebijakan skala prioritas penggunaan Dana Desa harus didasarkan pada kearifan lokal di setiap desa untuk mendongkrak pembangunan di masing-masing desa tersebut.

"Jadi terkait kebijakan skala prioritas penggunaan Dana Desa memang harus dilakukan perubahan paradigmatik, di mana tidak mungkin lagi kebijakan Kemendes mengatur prioritas penggunaan Dana Desa hanya dalam bentuk yang sifatnya umum," kata Mendes Halim, atau yang lebih akrab disapa Gus Menteri, dalam konferensi pers melalui Webinar di Kemendes PDTT, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa total 74.953 desa yang ada di seluruh Indonesia memiliki karakteristik budaya dan kehidupan sosial yang berbeda-beda.

Untuk itu, menurut Mendes, kebijakan pembangunan desa tidak bisa disamaratakan antara desa yang satu dengan desa lainnya.

"Desa-desa itu memiliki varian yang sangat banyak, meski sama-sama desa. Tetapi ketika kita bicara tentang desa di Yogyakarta, desa di Jepara, di Malang, di Papua dan lainnya, maka tentu masing-masing punya karakteristik yang berbeda," katanya.

Oleh karena itu, menurut Mendes, jika kebijakan skala prioritas penggunaan Dana Desa hanya satu ukuran untuk sedemikian jumlah desa dan variasinya, maka upaya pembangunan di desa tidak akan mengalami percepatan.

Untuk itu, Kemendes PDTT, kata Mendes, berupaya untuk terus mendiskusikan berbagai langkah guna menemukan jati diri atau karakteristik yang ada di masing-masing desa, sehingga pembangunan desa dapat disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di desa tersebut.

"Sehingga terjadi percepatan di dalam peningkatan kesejahteraan warga masyarakat desa. Di situ turunannya cukup banyak. Ada peningkatan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, yaitu terkait pendidikan. Di situ bicara tentang kesehatan, akses dan juga peluang," kata Gus Menteri.