Teknologi digital diyakini mampu atasi persoalan sampah

Jakarta (ANTARA) - Permasalahan sampah plastik di Tanah Air diyakini bisa teratasi, salah satunya melalui pemanfaatan berbagai inovasi dan teknologi digital yang dapat mengubah persoalan sampah menjadi peluang bisnis.

"Banyak potensi bangsa Indonesia dengan berbagai inovasi dan teknologi ini yang bisa menjadi solusi atas persoalan sampah. Keprihatinan Menteri LHK harus memacu semua pihak untuk secara total mengatasi sampah plastik," kata CEO perusahaan aplikasi pengelola sampah PT Mountrash Avatar Indonesia Gideon W. Ketaren di Jakarta, Kamis.

Gideon mengatakan pihaknya memaklumi kekhawatiran pemerintah terutama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya terkait dengan persoalan sampah yang belum terselesaikan dan makin kompleks.

Dia menjelaskan aplikasi Mountrash bisa menjadi salah satu solusi dalam menjawab persoalan sampah plastik di Indonesia. Aplikasi yang sudah diunduh berbagai lapisan masyarakat tersebut tidak hanya sekadar mempercepat pengumpulan berbagai jenis sampah plastik, tetapi justru menciptakan peluang dan lapangan kerja baru.

Gideon menuturkan melalui aplikasi tersebut pengumpulan sampah plastik bisa dilakukan dengan cepat, bersih, dan langsung dari sumbernya. "Jadi tidak menimbulkan banyak biaya di TPS (tempat pembuangan sementara) di kelurahan, malah ibu rumah tangga mendapatkan income hanya dari memilah sampahnya di rumah," katanya.

Menurutnya, hal yang paling penting adalah aktivitas revolusi mental trash management ini bisa menyerap banyak tenaga kerja baru di tengah pandemi COVID-19.

Dengan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) daur ulang yang hanya sanggup menggiling/cacah plastik 20 ton per bulan dan para pendaur organik (baik metode BSF dan composting) juga hanya 20 ton per bulan, menurutnya, untuk mengatasi sampah 67,8juta ton (2020) membutuhkan 200.000-an UMKM.

Dalam sistem Mountrash, katanya, UMKM penggiling/cacah disebut Mountrash Collection Point (MCP) tentunya membutuhkan 3-4 tenaga kerja untuk menjalankan usahanya. Selain itu, ada penambahan pengepul sampah yang bisa dibangun secara digital.

"Jumlah tenaga kerja bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah pengepul (MCP). Sampah plastik bisa diatasi, lapangan kerja bertambah dan semua merasakan keuntungan bersama. Jadi, silahkan download Mountrash sekarang juga,” ujarnya.

Gideon menegaskan hal ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah agar pemerintah tidak bekerja sendirian, tidak hanya memberikan arahan dan imbauan, tetapi juga partisipatif dan terbuka kepada semua pihak dalam mengatasi persoalan sampah ini.

Selain itu, katanya, UMKM daur ulang dan bank sampah juga harus mendapat perhatian pemerintah pusat maupun daerah. “Jangan hanya menjelang penilaian Adipura saja, kami, pelaku usaha daur ulang sampah, dimanfaatkan, setelah itu sama sekali dibiarkan."

Sebelumnya, pemerintah mengakui persoalan sampah di Tanah Air sampai saat ini belum terselesaikan dan makin kompleks sehingga perlu penyusunan peta jalan pengurangan sampah oleh seluruh stakeholder.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyebutkan permasalahan sampah di Indonesia belum selesai sehingga peta jalan pengurangan sampah oleh produsen menjadi salah satu cara mengatasinya.

“Persoalan sampah di Indonesia belum selesai, bahkan cenderung makin kompleks dengan magnitude yang semakin besar. Pekerjaan rumah kita masih sangat banyak untuk pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan,” ujarnya dalam konferensi pers daring di Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Siti Nurbaya memberi contoh bagaimana total timbunan sampah sekitar 67,8 juta ton pada 2020 dapat terus bertambah dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Dia menegaskan peningkatan jumlah dan ragam dari sampah jenis plastik dalam total timbunan sampah tersebut perlu menjadi perhatian semua pihak. Hal itu menjadikan sampah plastik sebagai salah satu prioritas pengelolaan sampah secara nasional. Jika tidak ada perubahan dari situasi biasa itu, dia memperingatkan komposisi plastik akan bertambah dua kali lipat pada 2050, berkontribusi 35% dari total sampah yang ada.

Menurutnya, hal itu akan mengakibatkan semakin banyak plastik yang tidak tertangani dan bisa mencemari ekosistem daratan dan perairan serta mengancam kesehatan manusia.

Selain pemerintah dan masyarakat, komunitas bisnis juga memiliki peranan dalam upaya pengurangan dan pengelolaan sampah. Peran tersebut, tegas Siti, sudah dituangkan secara rinci dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen yang diterbitkan 19 Desember 2019.