Sensus penduduk di Papua Barat butuh tambahan waktu

Manokwari (ANTARA) - Kegiatan sensus penduduk tahap kedua tahun 2020 di Provinsi Papua Barat membutuhkan waktu tambahan karena memiliki banyak tantangan dari topografi wilayah hingga sumber daya manusia (SDM), kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat, Maritje Pattiwaelapia.

"Secara nasional sensus tahap dua akan dilaksanakan selama satu bulan yakni September mendatang. Untuk Papua Barat mudah-mudahan ditambah waktunya hingga satu setengah bulan atau lebih," harap katanya di Manokwari Kamis.

Semula, lanjut Marijte, sensus tahap kedua akan dilakukan melalui metode pencacahan yakni mendatangkan petugas ke rumah-rumah warga, namun akibat pandemi virus corona, metode tersebut kemungkinan besar tidak akan dilakukan.

"Sekarang masih dalam situasi pandemi, kalau petugas datangi warga ke rumah-rumah bisa jadi akan ada penolakan. Makanya metodenya perlu diubah," ujarnya lagi.

Ia mengutarakan bahwa, anggaran sensus dari pusat telah dipotong untuk penanganan COVID-19. Saat ini anggaran nasional tersisa Rp1 triliun dari Rp4 triliun yang disiapkan sebelumnya.

Untuk menuntaskan kegiatan sensus, BPS telah menyiapkan metode baru yakni dengan mengirim questioner atau formulir isian ke seluruh kampung dengan melibatkan ketua RT. Selanjutnya masyarakat akan melakukan pengisian secara mandiri.

Kendala lain, menurut dia, belum seluruh wilayah di Papua Barat dapat dijangkau melalui jalur darat. Selain membutuhkan waktu lebih panjang, pendistribusian formulir isian pun membutuhkan anggaran lebih besar.

"Kami juga khawatir, nanti kira-kira masyarakat terutama di kampung-kampung dan pedalaman sana bisa tidak mengisi questioner-nya. Ini juga tantangan bagi kita di Papua Barat," katanya.

Terkait sensus penduduk tahap pertama dilakukan secara daring, ia mengatakan, sensus itu diikuti 60.222 atau 5,06 persen penduduk Papua Barat dan angka sudah melampaui target.

"Dari sensus online kita melampaui target, karena target kita saat itu cuma 2 koma sekian persen. Tetapi masih ada sekitar 94,94 persen yang belum tercatat, ini yang harus kita selesaikan," ucap Maritje.