Plt Gubernur Kepri minta PLN tidak putuskan listrik pelanggan nunggak

Saya minta, jika ada rumah kosong dan tetap tertagih agar dikembalikan

Tanjungpinang (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto meminta langsung kepada PLN Tanjungpinang untuk tidak melakukan pemutusan aliran listrik pelanggan yang menunggak selama masa pandemi COVID-19 ini.

Isdianto juga meminta keringanan lainnya, seperti kebijakan membayar dengan cara mencicil bagi pelanggan yang tagihan listriknya terlalu besar.

Dia pun menginginkan agar pihak PLN lebih transparan dalam menghitung tagihan para pelanggannya, sehingga tidak sampai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

"Beberapa hari ini, semua aduan masyarakat tentang tagihan listrik yang membengkak. Coba jelaskan kepada masyarakat, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak," kata Isdianto saat menerima audiensi pihak PLN, Rabu, di ruang kerjanya, Dompak, Tanjungpinang.

Menanggapi alasan pihak PLN yang mengatakan bahwa kenaikan tagihan merupakan perintah dari pusat. Isdianto menegaskan jika alasan itu kurang bisa diterima karena belum pernah ada sosialisasi dan sebagainya.
Baca juga: Kementerian BUMN tegaskan tidak ada kenaikan tarif listrik

Karena itu, dia meminta agar pihak PLN juga segera melakukan sosialisasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Selanjutnya, ia dengan tegas meminta agar kenaikan tagihan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh PLN terhadap pelanggannya, termasuk menyangkut rumah kosong yang tetap ditagih pembayarannya agar dapat dikembalikan kepada masyarakat.

"Saya minta, jika ada rumah kosong dan tetap tertagih agar dikembalikan. Kemudian harapan saya di masa COVID-19 ini, mari jaga kondusivitas daerah kita ini, berikan pelayanan yang baik dan jangan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," ujar Isdianto.

Manajer UP3 PLN Tanjungpinang Suharno mengaku sedang bersiap untuk melakukan sosialisasi seluas-luasnya terkait kenaikan tagihan rekening listrik bagi pelanggannya.

Pihaknya sudah membuka posko pengaduan di tiap-tiap kecamatan untuk mengakomodir semua keluhan masyarakat.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan ini. PLN secara transparan akan menjelaskan kepada masyarakat soal lonjakan tarif listrik ini," ujar Suharno pula.
Baca juga: Pemerintah minta PLN selesaikan aduan masyarakat