Menkeu: Stimulus Pengurangan Pajak Lebih Efektif

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa berdasar pengalaman selama ini, stimulus fiskal berupa pengurangan pajak lebih efektif dibanding dengan stimulus fiskal berupa belanja langsung.

"Menurut observasi kita selama 8 bulan ini, yang paling efektif ternyata yang berhubungan dengan penurunan pajak, karena dia langsung dinikmati masyarakat, sedangkan yang belanja-belanja itu masih memerlukan proses administrasi," kata Menkeu usai raker Pansus RUU PPN dan PPnBM DPR di Jakarta, Senin.

Menkeu menyebutkan, stimulus fiskal berupa pengurangan pajak akan dilanjutkan pada 2010 khususnya untuk tarif PPh badan yang turun menjadi 25 persen.

"Kita tetap di line itu yaitu menurunkan pajak, ditambah belanja terutama infrastruktur, dan bantuan kepada masyarakat," katanya.

Ia menyebutkan, dalam RAPBN 2010 memang tidak akan ada stimulus fiskal seperti tahun 2009, namun program dan anggaran tetap disediakan.

"Berdasar pembahasan di G-20, yang disebut stimulus fiskal ada berbentuk pengeluaran pemerintah yaitu belanja atau pengurangan pajak, ataukah dalam bentuk bantuan sosial langsung ke masyarakat. Itu kita lakukan dalam bentuk subsidi, program keluarga harapan (PKH), dan lainnya," katanya.

Ia menyebutkan, pengurangan pajak akan dilakukan juga pada 2010. Pemberlakuan UU PPN dan PPnBM yang baru juga akan memberikan dampak terutama untuk komoditas yang dibebaskan PPN-nya.

Ketika ditanya apakah stimulus fiskal 2010 akan di bawah 1 persen dari PDB, Menkeu mengatakan, nanti akan ada kabinet/pemerintahan baru dengan program-program baru.

"Yang penting kami laporkan kepada presiden adalah bahwa dalam APBN 2010 ada ruang untuk pemerintah baru punya program yang sifatnya urgen dan harus segera dilaksanakan," katanya.

Ia menyebutkan, pada dasarnya dari sisi pembiayaan, APBN memungkinkan memiliki defisit hingga mencapai 2,0 persen tanpa menimbulkan masalah kepercayaan dan lainnya.

"Yang sekarang disetujui kan 1,6-1,7 persen, tapi kalau akselerasinya mau dipercepat, defisit bisa dinaikkan. Kalau program-program dan proyek sudah siap, bisa saja ditambah sampai dengan 2 persen. Itu kan lebih baik ditetapkan oleh pemerintah yang baru," katanya.

Ia mengatakan, domestik finansial memungkinkan untuk defisit meningkat hingga 2,0 persen.

"Sekarang saja kita bisa 2,5 persen dan dengan kinerja ekonomi Indonesia yang jauh lebih impresif dibanding negara-negara tetangga, Indonesia jadi pusat perhatian, dan capital inflow (arus modal masuk) cukup banyak," katanya. (*)