Menteri Edhy ungkap keuntungan dalam berbisnis udang

berbisnis udang dengan intensifikasi padat tebar 200 ekor per meter persegi, penghasilan yang diraup bisa sampai Rp500 juta per tahun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengungkapkan potensi keuntungan yang sangat menjanjikan dalam bisnis udang, bahkan dinilai bisa memperoleh manfaat jauh lebih besar dibandingkan dengan berbisnis di sektor usaha lainnya.

"Dalam usaha berkebun karet atau sawit, pelaku usaha hanya mendapat penghasilan sekira Rp15 juta per hektare per tahun. Tapi bayangkan kalau kita berbisnis udang dengan intensifikasi padat tebar 200 ekor per meter persegi, penghasilan yang diraup bisa sampai Rp500 juta per tahun," kata Menteri Edhy dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selain itu, ujar dia, tidak hanya dari segi penghasilan, sektor budidaya juga bisa menyerap tenaga kerja seiring dengan berkembangnya usaha.

Sebagai contoh, lanjut Menteri Kelautan dan Perikanan, dibutuhkan sekitar lima orang untuk melakukan budidaya seluas satu hektare.

"Jika satu hektare secara intensif memperkerjakan lima orang, maka akan banyak tenaga kerja yang terlibat," tegas Edhy.

Ia menegaskan komitmennya dalam memudahkan masyarakat, baik perizinan hingga akses pemodalan. Saat ini pemerintah sudah memiliki program kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga 6 persen dengan agunan berupa usaha. Adapun anggaran program KUR yang disiapkan mencapai Rp195 triliun.

Tak hanya itu, KKP juga memiliki skema lain bagi masyarakat yang ingin mengakses pemodalan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Skema tersebut melalui dana BLU-LPMUKP dengan bunga hanya 3 persen per tahun.

"Ini semua bisa diakses untuk kepentingan bisnis produktif. Apalagi usaha budidaya udang yang nyata menguntungkan dan bankable," ujarnya.

Guna memenuhi target peningkatan produksi udang, KKP akan melakukan pengembangan model kawasan budidaya udang di berbagai daerah.

Tahun ini, KKP menargetkan lima lokasi pengembangan yakni di Aceh Timur, Sukabumi, Sukamara, Buol dan Lampung Selatan.

KKP juga memastikan model ini bisa menjadi rujukan untuk direplikasi baik oleh investor, maupun kalangan masyarakat.