Seoul (ANTARA News/AFP) - Para pejabat Korea Selatan menolak berkomentar pada Ahad mengenai laporan-laporan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong Il mengusulkan uji coba nuklir ketiga sebagai protes atas sanksi-sanksi PBB terhadap negara komunis itu.

Open Radio of North Korea, satu kelompok hak asasi manusia yang berpusat di Seoul, yang mengutip sumber-sumber Pyongyang yang disebut namanya, pekan lalu mengatakan bahwa Kim mengemukakan kepada para pejabat militer dan partai yang berkuasa agar mempersiapkan satu uji coba nuklir baru.

Korut melakukan uji coba nuklir pertama tahun 2006 dan kedua Mei lalu, yang memicu PBB memberlakukan saksi keras terhadap negara itu.

Dalam satu kunjungan ke Wonsan di pantai timur 26 Agustus, Kim mengatakan uji coba nuklir ketiga diperlukan untuk menghadapi perundingan bilateral dengan Amerika Serikat seta untuk memprotes sanksi-sanksi PBB, kata kelompok hak asasi manusia itu.

Kementerian unifikasi Seoul dan Badan Intelijen Nasional, yang kedua menangani hubungan lintas perbatasan, Ahad menolak memberikan komentar mengenai pernyataan-pernyataan itu.

Young Howard, ketua Open Radio of North Korea, Rabu secara terpisah mengemukakan kepada radio PBC yang berpusat di Seoul bahwa ujicoba nuklir ketiga sangat mungkin menggunakan uranium yang diperkaya, bukannya plutonium yang digunakan dalam dua uji coba sebelumnya.

Ia mengatakan ia memperkirakan uji coba itu akan dilakukan antara 20 September dan 10 Oktober.

20 September adalah saat berakhirnya kampanye baru "150 hari" Korut untuk meningkatkan ekonominya, sementara 10 Oktober adalah ulang tahun berdirinya partai komunis Korut.

Korut di masa lalu memilih tanggal-tanggal simbolis untuk melakukan ujicoba-ujicoba senjata.

Pemerintah AS, dalam satu perubahan kebijakan, Jumat mengatakan pihaknya siap melakukan perundingan langsung dengan Korut dalam usaha membawa Pyongyang kembali ke perundingan perlucutan nuklir yang diikuti enam negara.

Korut mengundurkan diri dari perundingan enam negara April lalu untuk memprotes tindakan PBB menyangkut peluncuran sebuah roket Korut. Dewan Keamanan PBB kemudian memperkuat sanksi-sanksi terhadap Korut setelah negara itu melancarkan uji coba nuklirnya Mei lalu.

Washington sebelumnya mengatakan perundingan bilateral dengan Pyongyang hanya akan dilakukan dalam kerangka perundingan enam negara yang juga termasuk China, Jepang, Rusia dan Korsel.
(*)

Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009