Perpani tunggu lampu hijau dari Kemenpora untuk bisa gelar Pelatnas

Belum (menggelar Pelatnas), kami masih menunggu petunjuk dari Kemenpora

Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia (PB Perpani) menunggu lampu hijau dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk bisa menggelar pelatihan nasional (Pelatnas) yang ditunda akibat pandemi COVID-19 di Tanah Air.

"Belum (menggelar Pelatnas), kami masih menunggu petunjuk dari Kemenpora," ujar Sekretaris Jenderal PB Perpani Nyak Amir saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu.

Awalnya, Perpani telah menyusun ulang program Pelatnas seiring dengan diundurnya Olimpiade Tokyo 2020 ke tahun depan. Mereka berharap bisa menggelar Pelatnas mulai April hingga Desember 2020.

Baca juga: Diananda Choirunisa latihan seadanya di rumah selama pandemi

Perpani ingin memaksimalkan waktu panjang yang dimiliki demi mendapat tambahan tiket setelah sebelumnya mengantongi dua tiket atas nama Diananda Choirunisa dan Riau Ega Agatha.

Namun hingga Juni ini, mereka belum mendapat kepastian kapan bisa menggelar Pelatnas. Seluruh atlet pun melakukan latihan mandiri di kampung halamannya masing-masing.

"Sehingga dengan durasi yang lama sampai Desember kemudian hingga 2021, kita berharap karena hari ini baru dua tiket Olympic yang kita dapat, kita harap dapat tiga tiket untuk beregu recurve artinya ada lima orang yang bisa maju ke Olympic," kata dia.

Di satu sisi, Kemenpora dan KOI akan segera menerbitkan protokol kesehatan bagi para atlet agar bisa kembali menggelar latihan maupun melanjutkan kompetisi olahraga nasional, menyusul wacana dimulainya era kenormalan baru atau new normal.

Baca juga: Perpani agendakan dua pelatnas untuk Olimpiade dan SEA Games

Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari mengatakan pihaknya telah meminta masukan kepada setiap cabang olahraga perihal protokol kesehatan yang nantinya bakal menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam memulai kembali kegiatan olahraga nasional.

"Kami masih meminta masukan dari cabor (cabang olahraga) untuk nanti kami kompilasi dan kategorikan agar bisa menjadi rekomendasi resmi dari KOI kepada pemerintah. Waktunya selambat-lambatnya dua pekan," kata dia.

Masukan tersebut harus disampaikan dalam bentuk laporan komprehensif dengan tetap mengacu kepada protokol resmi yang sudah ditetapkan masing-masing federasi internasionalnya.

Laporan yang diminta tidak hanya membahas program latihan, tetapi juga termasuk di dalamnya pelaksanaan dan teknis pelatihan serta tata kelola venue.

"Protokol ini bukan sekadar untuk melaksanakan proses latihan, tapi juga untuk kita ketika ke kejuaraan dan saat menjadi tuan rumah kejuaraan," ujar Oktohari.

Baca juga: KOI sebut protokol olahraga harus mengacu aturan WHO
Baca juga: KOI beri cabor waktu dua pekan untuk rumuskan protokol latihan