Dalam rilis yang diterima ANTARA di Surabaya, Sabtu, FRI mengharapkan Mendiknas baru mampu melakukan restrukturisasi pendidikan secara komprehensif.
Selain itu, FRI mengharapkan susunan kabinet 2009-2014 mengutamakan prinsip profesionalisme sesuai kompetensi, komitmen, dan rekam jejak.
Kabinet mendatang hendaknya tidak sekedar dilandasi tarik-menarik kepentingan politik, sehingga pemerintahan menjadi tidak sehat dan bersih.
Dalam rilis yang ditandatangani Ketua FRI Prof Dr Edy Suandi Hamid M.Ec (Rektor UII Yogyakarta) itu, FRI juga meminta para pemimpin dan elite politik untuk menjalankan kebijakan dan tindakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat.
Terkait masalah klaim warisan budaya Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini, FRI meminta hal itu tidak disikapi secara emosional dan reaktif.
Berbagai tindakan tidak terpuji dari negeri jiran seperti Malaysia terkait klaim warisan budaya dan pergeseran patok perbatasan serta Singapura terkait perjanjian ekstradisi, hendaknya disikapi dengan pendekatan diplomatik.
Oleh karena itu, FRI menilai belum saatnya Indonesia memutuskan hubungan kerja sama yang ada, termasuk kerja sama di bidang pendidikan dengan negeri jiran, Malaysia.
Dalam rilis yang juga ditandatangani anggota Dewan Pertimbangan FRI Prof Ir Eko Budihardjo M.Sc (UI) itu, FRI juga meminta komunitas intelektual untuk tidak terseret dalam menyikapi klaim negeri jiran itu.
Masalahnya, bila komunitas intelektual terseret dalam kancah persengketaan antarnegara secara frontal akan justru menimbulkan dampak negatif dalam pergaulan ilmuwan secara global. (*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
