"Namun untuk memulihkan perekonomian mereka bisa tuntas selama setahun, jika ditunjang Pemkab setempat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam melakukan rekonstruksi fisik seluruh kerusakan sarana dan prasarananya," tegas Nizar kepada ANTARA di Garut, Sabtu.
Sedangkan pemulihan dampak psikologis warga, sangat mendesak diperlukannya keterlibatan kalangan psikolog dan psikiater, untuk melakukan pendampingan selama dua hingga tiga tahun mendatang, katanya.
Pembantu Dekan (PD) I Fakultas Ekonomi (Fekon) UNIGA itu menyarankan, agar terus terjalinnya koordinasi yang tepat dan efektif antara Pemkab Garut dengan pemerintah provinsi dan pusat, selain itu juga mendesak diperlukannya implementasi upaya pengembangan ekonomi berbasis pedesaan.
Nizar(31), yang menamatkan S2 di Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 2004 mengemukakan pula, hendaknya upaya pengembangan ekonomi berbasis pedesaan tersebut, tak hanya sekedar jargon, melainkan harus nyata dan kasat mata bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Dia mengingatkan, rendahnya daya beli masyarakat terutama di pedesaan maupun daerah terpencil lainnya, selain kini diperparah akibat guncangan gempa tektonik berkekuatan 7,3 Skala Richter (SR), Rabu (2/9) juga bersamaan dengan kemarau panjang.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Garut H. Iman Alirahman, M.Si, menyatakan perbaikan kerusakan 45.875 rumah akibat diterjang gempa bumi, di daerahnya diperlukan Rp554,884 miliar lebih.
Kebutuhan biaya Rp544,884 miliar itu, terdiri perbaikan 13.139 rumah rusak berat Rp425,13 miliar disusul 7.037 rusak sedang Rp146,37 miliar serta 25.699 rusak ringan Rp56,37 miliar, katanya.
Karena kebutuhan perbaikan setiap rumah rusak berat Rp32.256.800 kemudian rusak sedang Rp20.800.800 dan rusak ringan Rp13.867.200, sehingga hasil evaluasi tim Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten tersebut, kini ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan berbagai sektor.
Menyusul bantuan dana yang tersedia, masing-masing bersumber dari APBD Garut Rp 5,7 miliar serta Rp2,8 miliar, namun itupun sebagian telah dibelanjakan untuk keperluan beras sebanyak 19 ton, lauk pauk serta obat-obatan selama masa tanggap darurat.
Sedangkan bantuan dari para dermawan Rp950 juta serta dari pemerintah pusat Rp750 juta, padahal
kebutuhan biaya perbaikan secara keseluruhan memerlukan anggaran yang jauh lebih besar.(*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
