Perbaikan Rumah Korban Gempa Jabar Perlu Dana Besar

Garut (ANTARA News) - Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Garut H. Iman Alirahman, M.Si, Jumat, menyatakan perbaikan 45.875 rumah rusak akibat gempa di daerahnya diperlukan dana Rp554,884 miliar lebih.

Kebutuhan biaya Rp544,88 miliar , terdiri perbaikan 13.139 rumah rusak berat Rp425,1 miliar disusul 7.037 rusak sedang Rp146, 3 miliar serta 25.699 rusak ringan Rp56,37 miliar , katanya.

Karena kebutuhan perbaikan setiap rumah rusak berat Rp32.256.800 kemudian rusak sedang Rp20.800.800 dan rusak ringan Rp13.867.200.

Hasil evaluasi tim Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten tersebut, kini ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan berbagai sektor.

Bantuan dana yang tersedia, masing-masing bersumber dari APBD Garut Rp 5,7 miliar serta Rp2,8 miliar, namun itupun sebagian telah dibelanjakan untuk keperluan beras sebanyak 19 ton, lauk pauk serta obat-obatan selama masa tanggap darurat.

Sedangkan bantuan dari para dermawan Rp950 juta serta dari pemerintah pusat Rp750 juta, padahal

kebutuhan biaya perbaikan secara keseluruhan memerlukan anggaran yang jauh lebih besar.

Sehingga akan segera menemui pemerintah provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk berkontribusi penanggulangan bencana ini, katanya.

Sementara itu, terdapat lima wilayah yang mengalami kerusakan parah akibat guncangan gempa tektonik, Rabu (2/9), meliputi kecamatan Pemungpeuk, Cisompet, Cikelet, Peundeuy dan kecamatan Banjarwangi.

Selain mengakibatkan kerusakan puluhan ribu rumah penduduk, juga menewaskan sembilan korban reruntuhan bangunan, serta 15 luka berat dan 126 mengalami luka ringan, menyebabkan pula 171 sekolah yang tersebar pada 35 kecamatan mengalami kerusakan.

Dengan rincian 61 unit rusak berat, 23 unit rusak sedang serta 87 unit rusak ringan, kemudian 58 masjid rusak berat, 184 rusak sedang serta 58 rusak ringan, yang menimbulkan sekurangnya 2.552 kepala keluarga (KK) atau 18.440 jiwa terpaksa masih melakukan pengungsian.

Dalam pada itu, masih terdapat kerusakan sarana umum lainnya yang belum tuntas dikalkulasi nilai kerugian maupun kebutuhan biaya perbaikannya, antara lain RSU kabupaten, sarana kesehatan berupa Puskesmas, Pustu, serta kantor desa dan kantor kecamatan.(*)