Sugiharto Inginkan BPK Perkuat Pemberantasan Korupsi

Jakarta (ANTARA News) - Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sugiharto menginginkan agar BPK mampu bersinergi dengan kejaksaan agung, kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

"Sekarang sinergi itu memang sudah terjalin, tetapi tentu akan ditingkatkan lebih lanjut lagi," katanya di Jakarta, Jumat.

Mantan Menteri Negara BUMN itu mengatakan, dalam "fit and proper test" (uji kelayakan dan kepatutan) oleh Komisi XI, Kamis (10/9), dirinya memaparkan tema "Bagaimana memperkuat BPK untuk mewujudkan "good governance" dalam pengelolaan keuangan negara".

"Saya ingin membawa BPK menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas, mandiri, profesional, guna mewujudkan lembaga pemerintah yang bersih dan akuntabel, termasuk di dalamnya adalah masalah pemberantasan korupsi," kata Sugiharto yang mengaku hampir dua jam menjalani "fit and proper test".

Sugiharto juga meminta agar ke depan semua laporan temuan dan rekomendasi BPK dari hasil audit terhadap lembaga negara, harus ditindaklanjuti sesuai Undang-Undang, apakah dengan memperbaiki sistem koreksi dan sebagainya.

"Tidak boleh dibiarkan begitu saja," katanya.

Secara umum, Sugiharto mengatakan, masih banyak hal yang bisa ditingkatkan dari kinerja BPK, tidak hanya sekadar mencari kesalahan dari laporan keuangan tetapi juga melakukan pengecekan secara keseluruhan.

Ia mencontohkan, selama empat tahun APBN terus mengalami kenaikan yang signifikan. Pada 2005, APBN sebesar Rp500 triliun pengeluaran APBN dan pada 2009 sudah naik sekitar 100 persen menjadi sekitar Rp1.006 triliun. Tetapi pertumbuhan itu hanya bisa menurunkan angka kemiskinan sebesar satu persen, dan utang luar negeri malah naik menjadi Rp400 triliun.

"Artinya, kualitas pengeluaran APBN selama empat tahun tak mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Nah, BPK seharusnya perlu melakukan investigasi mendalam dan mencari tahu apa penyebabnya, apakah karena masalah birokrasi, pungli, atau karena pengambil kebijakan yang tidak mau mengambil keputusan, dan penyebab lain," katanya.

Jadi, katanya, BPK ke depan harus bisa menyelesaikan masalah-masalah pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, katanya, penggunaan DIPA yang masih belum maksimal juga perlu dicari solusinya oleh BPK. Pada Mei 2009, penyerapan anggaran baru sekitar 21 persen atau masih jauh sehingga banyak uang yang "ditimbun" di Bank Indonesia dan tidak dilimpahkan untuk pembangunan sektor riil dan sebagainya.

"BPK harus mampu mendeteksi masalahnya dan mencari solusi," katanya.

Komisi XI DPR RI sejak Senin (7/9) hingga Jumat (11/9) melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota BPK.

Secara terpisah, anggota Komisi XI Ramson Siagian mengatakan, Komisi XI DPR akan menetapkan tujuh nama calon anggota BPK pada Jumat malam, dengan mekanisme voting yang bebas dan rahasia.

"Masing-masing anggota Komisi XI sudah mempunyai penilaian terhadap masing-masing calon berdasarkan `fit and proper test`. Nanti dalam voting itu, satu anggota DPR memberi suara ke tujuh calon. Kemudian akan diurutkan ranking 1 sampai 7 yang akan ditetapkan menjadi calon anggota BPK terpilih," katanya.

Menurut Ramson, dari "fit and proper test" yang sudah dilakukan sampai Kamis (10/9) malam, ada sekitar 12 orang calon yang menonjol dan memiliki kemampuan serta kapabilitas sebagai anggota BPK.

"Pak Sugiharto termasuk di antara ke-12 orang itu. Selain itu ada juga anggota DPR seperti Yunus Yosfiah dan Rizal Djalil," katanya.(*)