PPP tidak masalah sistem pemilu diubah jadi proporsional tertutup

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani mengatakan partainya tidak masalah apabila mayoritas partai di DPR RI ingin mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup, yang nanti akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu.

"PPP tidak masalah jika mayoritas partai melalui fraksinya di parlemen ingin mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Namun kalau mau tetap, maka PPP bisa menerima," kata Arsul kepada Antara di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan, tiap sistem pemilu pasti memiliki kekurangan, untuk proporsional terbuka yang selama ini digunakan di Indonesia, salah satu kekurangannya adalah menyebabkan maraknya politik uang yang tidak terkendali.

Hal itu menurut dia karena para calon anggota legislatif (caleg) melihat dirinya bersaing bukan saja dengan caleg dari partai lain namun juga dengan sesama partainya.

"Mau tidak mau maka cara yang dianggapnya paling praktis dipergunakan yaitu dengan membagi uang. Idealnya ini bisa diatasi dengan penegakan hukum, namun PPP melihat hal yang ideal itu sulit diwujudkan, faktanya dalam 3 kali Pemilu terakhir," ujarnya.

Namun Wakil Ketua MPR RI itu menyadari bahwa sistem proporsional tertutup juga potensial membuat semakin kuatnya oligarki dalam internal parpol.

Karena itu menurut dia, PPP mengusulkan apabila proporsional tertutup yang dipilih maka harus diatur dalam RUU Pemilu terkait mekanisme penetapan nomor urut calon yang harus ditempuh partai.

"Dibuat mekanisme atau prosedur misalnya siapapun yang mau jadi caleg dilakukan berdasarkan usulan dari bawah atau pimpinan partai menyampaikan caleg tersebut kepada struktur partai di bawah untuk dipilih secara internal partai di dapil yang bersangkutan," katanya.

Dia menilai melalui cara tersebut, penentuan nomor urut caleg dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dari bawah.