Normal baru, Anggota DPR sarankan fokus lapangan kerja sektor pangan

Negara kita memiliki semua potensi yang jarang dimiliki oleh negara lain di dunia

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyarankan kepada pemerintah yang sedang mendorong penciptaan lapangan kerja untuk dapat memutlakkan kemandirian pangan dan berfokus kepada sektor pangan dalam masa pelaksanaan normal baru.

Andi Akmal Pasluddin dalam rilis di Jakarta, Minggu mengusulkan kepada pemerintah bahwa normal baru masa pemulihan dari COVID-19 perlu membalik arus sejarah bangsa akan petani, pertanian dan pangan.

"Menurun drastisnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDB dari 22,09 persen menjadi 13 persen pada 30 tahun terakhir harus diubah dengan dukungan regulasi yang baik," katanya.

Politisi PKS itu mengingatkan bahwa pekerja sektor pertanian pada saat ini tercatat ada sebanyak 35,7 juta orang atau sebesar 28,79 persen penduduk.

Dari jumlah tersebut, lanjutnya, yang masuk kelompok usia muda atau berusia dalam rentang umur 19-39 tahun, hanya sekitar 10 persen.

Untuk itu, ujar dia, kondisi tersebut tak bisa dibiarkan, karena 10 tahun ke depan, ancaman krisis pangan menjadi peringatan keras.

"Negara kita memiliki semua potensi yang jarang dimiliki oleh negara lain di dunia. Posisi geografis dan sumber daya alam yang dimiliki mestinya menjadi daya tawar posisi tinggi di mata dunia. Ini bagaimana pemimpin negara kita mampu menjalankan," paparnya.

Ia menegaskan bahwa Indonesia mesti mampu memperkuat logistik nasional akan pangan, selain faktor kesehatan, yang merupakan sektor vital yang akan mempertahankan stabilitas politik, ekonomi maupun keamanan.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya telah menyiapkan skema penanggulangan kemungkinan adanya krisis pangan global seperti yang disampaikan badan pangan dunia Food and Agriculture Organitation (FAO) akibat pandemi COVID-19.

Mentan Syahrul Yasin Limpo memaparkan skema yang dilakukan Kementan adalah melaksanakan gerakan percepatan tanam serentak, melakukan penyediaan sarana produksi, penyediaan pembiayaan usaha pertanian yang bersumber dari KUR dan bantuan modal usaha bagi petani skala kecil.

"Untuk memastikan produksi pangan yang cukup di tahun 2020, berbagai kebijakan dan program peningkatan produksi pangan dengan sasaran pertumbuhan tinggi sekitar 7 persen diimplementasikan," kata Mentan dalam press briefing bersama Menteri Luar Negeri di Jakarta, Kamis (4/6).

Mentan menjelaskan bahwa sejalan dengan pandangan FAO dan WHO, Pemerintah Indonesia memahami benar adanya kemungkinan terjadinya krisis pangan, baik global maupun nasional.

Di Indonesia, permasalahan pangan tersebut pada bulan April-Mei 2020 menjadi lebih berat karena memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Pada periode tersebut biasanya terjadi kenaikan permintaan dan lonjakan harga-harga pangan.

Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Pertanian bersama kementerian lain, serta bermitra dengan sektor swasta, telah melakukan berbagai langkah antisipatif agar penyediaan pangan tidak terganggu dan arus pangan dari produsen sampai konsumen berjalan lancar, terutama untuk 11 pangan pokok dan pangan yang penting.

Kesebelas jenis pangan tersebut adalah padi/beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula dan minyak goreng.