"Kami tidak sembarangan menaikkan tarif hanya ruas tol yang memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang akan dinaikan," kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto di Jakarta, Selasa.
Amanat Undang - Undang No.38 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang jalan tol tarif ditetapkan secara berkala setiap dua tahun, jelasnya.
Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengusulkan untuk membagi empat kategori kenaikan tarif tol berdasarkan evaluasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
"SPM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menyesuaikan tarif tol," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Nurdin Manurung di Jakarta, Rabu, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR-RI.
Nurdin mengatakan, untuk kelompok I, kenaikan tol reguler tanpa persyaratan, terdapat 10 ruas tol 9 diantaranya dioperasikan PT Jasa Marga dan satu ruas dioperasikan PT Citra Marga Nushapala Persada.
Kemudian reguler dengan persyaratan karena belum memenuhi SPM diantaranya Cikampek - Purwakarta - Padalarang (Jasa Marga), Serpong-Pondok Aren (PTBintaro Serpong Damai), dan Ujung Pandang tahap I dan II (PT Bosowa Marga Nusantara), dan JORR seksi S (Jasa Marga).
Tiga pertama karena belum memenuhi SPM terutama menyangkut kerataan jalan, sedangkan untuk JORR seksi S karena masih ada masalah hukum yang belum diselesaikan dengan investor lama, jelasnya.
Kenaikan tarif kategori III, terkait perubahan sistem transaksi, Tol Sedyatmo yang selama ini harus menggunakan dua kali transaksi rencananya akan dijadikan satu kali saja dengan sistem terbuka.
Nurdin mengatakan, hampir 90 persen ruas tol Tangerang - Merak harus direhabilitasi tanpa harus menutup jalan tol sehingga ruas ini dimasukan ke dalam kategori ini, termasuk tol Surabaya Gresik.
Tol Tangerang - Merak dikelola PT.Marga Mandala Sakti dan Tol Surabaya - Gresik dikelola PT.Margabumi Matraraya yang sejak beroperasi sampai tahun 2004 baru beberapa kali disesuaikan tarifnya, jelasnya.(*)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009
