Bandara Internasional Minangkabau Rentan Banjir

Padang (ANTARA News) - Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Ketaping Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat (Sumbar) dinilai rentan banjir sehingga diperlukan upaya-upaya mengatasi ancaman itu sejak dini.

BIM rentan banjir karena dibangun pada kawasan pesisir pantai yang ketingginya sangat rendah dari permukaan laut, kata anggota DPRD Sumbar dari daerah pemilihan Padang Pariaman, Djonimar Boer kepada ANTARA di Padang, Senin.

Karena itu, pemerintah wajib melakukan upaya untuk mengatasi ancaman banjir yang bisa menganggu aktifitas di BIM nanti, tambahnya.

Dalam hal ini, anggota DPRD Sumbar dari daerah pemilihan Padang Pariaman mendukung pelaksanaan proyek pembangunan irigasi pengendalian banjir Batang Anai dan Batang Kandis yang dapat menyelamatkan BIM dari ancaman banjir.

Dukungan ini, bukan semata-mata untuk mengamankan BIM dari banjir tetapi lebih dari itu ditujukan untuk mengatasi ancaman serupa terhadap kawasan pertanian, perkebunan dan pemukiman warga yang ada di sepanjang sisi aliran dua sungai itu, kata Djonimar.

Sementara itu, Gamawan Fauzi mengatakan, pembangunan irigasi pengendalian banjir Batang Anai dan Batang Kandis memang salah satunya ditujukan untuk mengamankan BIM dari ancaman banjir.

Proyek ini bagian dari pembangunan pengendalian banjir Kota Padang tahap III, tambahnya.

Pembangunan itu dilakukan dengan menormalisasi aliran Sungai Batang Anai yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dan Batang Kandis di Kota Padang.

Kemudian, pekerjaan konstruksi peningkatan kapasitas Batang Anai sepanjang 12 Kilometer, Batang Kandis 3,1 Kilometer, termasuk didalamnya Sungai Batang Kasang 4,1 Kilometer.

Setelah proyek pengendalian banjir ini rampung diharapkan areal BIM seluas 500 hektar akan aman dari ancaman banjir, katanya.

Selain BIM, irigasi pengendalian banjir itu juga untuk mengamankan areal seluas 6.000 hektar dari genangan banjir yang terdiri dari kawasan pertanian 13,50 hektar, permukiman 3.500 hektar dan kawasan industri 650 haktar.

Proyek ini diperkirakan membutuhkan dana mencapai Rp884,8 miliar bersumber dari pemerintah pusat, daerah dan bantuan asing.(*)