Dana Rekonstruksi Gempa Tasikmalaya Rp1,5 Triliun

Bogor (ANTARA News) - Pemerintah memperkirakan dana dibutuhkan untuk membangun kembali rumah penduduk yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi berskala 7,3 Skala Richter (SR) yang mengguncang Jawa Barat sekitar Rp1,5 triliun.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie usai rapat kabinet terbatas membahas penanganan gempa yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, mengatakan, jumlah dana yang pasti baru dapat diketahui setelah dilakukan verifikasi atas kerusakan yang terjadi.

"Sekarang kelihatannya berjumlah Rp1,4 triliun hingga Rp1,5 triliun," ujarnya.

Tahap verifikasi, menurut Menko Kesra, diharapkan dapat selesai pada pertengahan Oktober 2009 dan setelah itu akan dimulai pembangunan kembali rumah-rumah warga yang rusak.

Dana untuk tahap rekonstruksi dan rehabilitasi, kata Aburizal, akan ditanggung bersama oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Namun, ia tidak menyebut secara rinci detil pembagian dana yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak.

"Dalam pembangunan ini, Presiden mengarahkan, Presiden mengharapkan agar menggunakan skema cofinancing, artinya pemerintah pusat dan daerah menanggung secara bersama-sama," ujarnya.

Sumber pembiayaan, lanjut dia, akan diambil dari dana cadangan karena dana bencana dalam APBN 2009 sudah habis terpakai.

Menko Kesra menjelaskan pembangunan kembali bangunan yang rusak akibat gempa di Jawa Barat akan mengikuti skema seperti yang dilakukan ketika terjadi bencana gempa di Yogyakarta, yaitu pembangunan dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan koordinasi dari pemerintah daerah.

"Pemerintah pusat akan memberikan dananya kepada gubernur dan gubernur kemudian kepada bupati meminta untuk mengkoordinasikan kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk dapat membangun rumah-rumah tersebut," tuturnya.

Seperti yang dipraktikkan di Yogyakarta, Menko Kesra mengatakan, akan dibentuk tim pengawas dana rekonstruksi tersebut dari pemerintah kabupaten maupun Departemen Pekerjaan Umum. Tahap pembangunan itu juga akan melibatkan universitas di Jawa Barat seperti Institut Teknologi Bandung dan perguruan tinggi lainnya.

Pembangunan kembali, menurut Aburizal, diharapkan dapat selesai pada Februari 2010.

Pada rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Yudhoyono itu, Menko Kesra menyampaikan, juga disepakati tahap tanggap darurat selesai pada 16 September 2009.

Namun, di daerah tertentu yang masih membutuhkan penanganan darurat seperti di Kabupaten Cianjur Selatan yang masih terpencil, tahap tanggap darurat masih bisa diperpanjang sesuai dengan kondisi lapangan.

Dalam keterangan persnya, Menko Kesra membantah terjadi kekurangan makanan seperti yang dikeluhkan para pengungsi di Kabupaten Cianjur Selatan. Menurut dia, stok pangan tersedia cukup namun memang didistribusikan setiap tiga hari sekali.

Pemerintah, lanjut dia, sampai saat ini juga masih mendistribusikan obat dan tenda lapangan untuk kebutuhan para pengungsi.

Data terakhir yang diperoleh pemerintah gempa yang berdampak pada 16 kabupaten di Jawa Barat itu mengakibatkan korban tewas 73 orang yang tersebar di sembilan kabupaten dan lebih dari 600 orang luka-luka.

Di Jawa Barat, gempa mengakibatkan 54.171 rumah rusak berat dan 114.601 rumah rusak ringan. Sedangkan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, terdapat 1.246 rumah rusak berat dan 1.446 rumah rusak ringan.

Saat ini, terdapat lebih dari 81 ribu pengungsi yang masih tinggal di tenda-tenda darurat.

Namun, Menko Kesra optimistis jumlah itu akan cepat menyusut karena banyak warga yang mulai kembali ke rumah. Di Cilacap saja, menurut dia berdasarkan laporan terakhir, saat ini sudah tidak ada lagi pengungsi dari yang tadinya berjumlah lebih dari 6 ribu orang. (*)