Puluhan orang yang tergabung dalam FSP BUMN strategis melakukan aksinya di depan Gedung DPR/MPR dengan membentangkan beberapa spanduk bernada penolakan pengesahan RUU Kelistrikan.
Aksi demonstrasi itu bersamaan dengan digelarnya Rapat Dengar Pendapat dengan PT PLN (Persero) di dalam gedung DPR.
Ketua Umum FSP BUMN, Ahmad Daryoko, berpendapat dengan UU Kelistrikan versi pasar maka tak ada yang dapat mencegah kenaikan harga listrik.
"Yang akan terjadi bila RUU Kelistrikan ini disahkan, maka harga listrik meroket di Jawa dan Bali, serta kesenjangan dan kelangkaan di daerah-daerah yang lebih miskin terutama di Jawa dan Bali," katanya.
Menurut dia, inti dari RUU Kelistrikan yang ada saat ini tetaplah upaya untuk melakukan unbundling alias memecah usaha kelistrikan yang dikhawatirkan mudah dikuasai perusahaan bermodal besar.
Dengan unbundling, maka tidak akan ada kompetisi yang akan menekan harga listrik menjadi semurah-murahnya untuk kepentingan rakyat.
"Tidak ada jalan lain selain menolak RUU Kelistrikan yang akan disahkan pada 8 September 2009," katanya.
Pihaknya bahkan menyatakan siap melakukan mogok nasional sebagai bukti keseriusan menolak RUU Kelistrikan. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
