Pakar: Belum Ada Keseimbangan Penataan Pendidikan Nasional

Pandeglang (ANTARA News) - Seorang pakar di bidang pendidikan Prof Dr Herman Chaeruman mengatakan meskipun sudah ada konsep pendidikan yang diperintahkan Undang-Undang, pada kenyataan belum ada keseimbangan penerapannya antara pemerintah dan dunia pendidikan.

"Sebagai contoh saja, ada Perguruan Tinggi (PT) yang dibiayai di suatu daerah tetapi ada PT yang tidak tersentuh sama sekali. Hal seperti inilah perlunya dilakukan bagaimana membuat perguruan tinggi ini menjadi seimbang," kata Rektor Universitas Mathla`ul Anwar (Unma) ini usai kuliah umum di Pandeglang, Banten.

Kuliah umum `Bertema Menjangkau Daerah Tertinggal melalui Pendidikan Tinggi, Peran Unma di Banten Selatan, menghadirkan pembicara mantan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Prof Dr Yoyo Mulyana dan Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Dr Ahmad Mukhlis Yusuf.

Chaeruman mengatakan kendati ada Kopertis sebagai jembatan, sayangnya pemerintah daerahnya pula yang tidak mampu memahami kebutuhan pendidikan di wilayahnya, sehingga kembali terjadi ketimpangan dalam penataannya.

Ia juga melihat pembangunan sarana dan prasarana yang tidak merata yang terjadi hampir di semua PT, termasuk ketimpangan di segi sumber daya manusia yang mengajar (dosen) bahwa ada PT yang kelebihan dosen, dan tidak sedikit pula PT yang kekurangan dosen.

"Hal ini perlu dipikirkan pemerintah, apakah bisa dimutasikan dosen yang sudah terlalu banyak di suatu PT ke PT yang sangat kekurangan dosen," katanya.

Menyinggung tentang anggaran 20 persen yang diperuntukkan bagi pendidikan, Chaeruman mengatakan, agar anggaran tersebut dapat disalurkan sesuai dengan peruntukannya, maka perlu terlebih dahulu dilihat landasan dasar dari peruntukan dana tersebut.

"Kalau infrastrukturnya yang kurang maka digunakan untuk yang kurang tersebut. Jangan sampai terjadi, dana sudah dapat tetapi bingung menggunakannya," katanya.

Sementara itu, mantan Rektor Untirta Prof Dr Yoyo Mulyana mengatakan anggaran 20 persen untuk pendidikan itu akan terserap secara efektif dan produktif apabila sudah mampu menyiapkan SDM yang berkualitas.

Ada lima sikap dasar yang bisa menjadi acuan agar anggaran pendidikan 20 persen itu terserap sesuai dengan tujuannya, yaitu memiliki kejujuran, keterbukaan, berani mengambil risiko dan bertanggung jawab, punya komitmen yang menjadi pendorong yang sangat kuat, dan berbagi (sharing) tak menutup diri.

Jika kelima sikap itu sudah dimiliki, maka kecil kemungkinan anggaran pendidikan 20 persen tersebut tidak tepat sasaran.

Ia mengakui bahwa untuk menerapkan lima sikap dasar tersebut memang tidaklah mudah, karena itu perlu mengubah karakter secara manajerial dalam 5K, yaitu konsep, komitmen, konsisten terus-menerus, kompetensi dan konektivitas.

Dirut Perum LKBN ANTARA Dr Ahmad Mukhlis Yusuf melihat dari proses pendidikan di Indonesia termasuk Banten Selatan belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga apa yang menjadi sasaran pendidikan belum dapat diwujudkan secara penuh dan komprehensif.

"Keadaan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, jumlah penduduk yang besar, kondisi geografis yang luas serta belum maksimalnya peran serta seluruh komponen masyarakat di bidang pendidikan menjadi kenyataan yang dapat memperlambat proses pembangunan pendidikan di daerah Banten Selatan," katanya.

Kendati demikian, kata Mukhlis, perlu disyukuri karena upaya signifikan telah dilakukan untuk mempercepat pembangunan pendidikan nasional dan penetapan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD menjadi indikator utama dimulainya percepatan peningkatan mutu pendidikan Indonesia.(*)