BPKP-Pemprov Riau kolaborasi bangun aplikasi "Mata Bansos"

Pekanbaru (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Pemprov Riau berkolaborasi untuk membangun aplikasi “Mata Bansos”, yakni sistem yang mempermudah penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di daerah tersebut, khususnya yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Riau Tahun 2020.

“Saya sudah menyaksikan peluncuran aplikasi monitoring dana bantuan sosial dan ini yang pertama di Indonesia. Banyak terima kasih kepada gubernur dan seluruh pejabat pemprov yang menginisiasi aplikasi ini, bersama BPKP perwakilan Riau,” ujar Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, yang menyaksikan peresmian aplikasi Mata Bansos lewat video conference di Pekanbaru, Jumat.

Baca juga: Pemprov Riau salurkan bansos tunai untuk 253.000 KK terdampak COVID-19

Muhammad Yusuf Ateh menyaksikan peluncuran aplikasi tersebut secara virtual, sedangkan Gubernur Riau Syamsuar didampingi Kepala BPKP Perwakilan Riau Farid Firman, berada di Posko Gugus Tugas COVID-19 Riau di Pekanbaru.

“Pemerintah sudah mengalokasikan banyak dana untuk bansos, baik dari APBN, ABPD Provinsi, Kabupaten Kota dan desa, termasuk sumbangan dari masyarakat. Selama beberapa bulan ini mencoba mengintegrasikan data agar pemberian bansos cepat, tepat dan akuntable,” kata Muhammad Yusuf Ateh.

Ia mengimbau kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, untuk selalu memperbarui data penerima bansos agar tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, BPKP melalui perwakilan di Provinsi Riau akan selalu mendampingi dalam menyelesaikan permasalahan pendataan bansos.

“BPKP akan selalu mendampingi untuk bersama keluar dari krisis ini. Yang terpenting adalah data, bupati/wali kota segera sampaikan kepada kepala dinas, camat, lurah untuk selalu mengupdate data agar pemberian bantuan sosial bisa berjalan dengan lancar dan baik," ujarnya.

Baca juga: Riau alokasikan Rp191,6 miliar bantuan keuangan atasi dampak COVID-19

Baca juga: Kelompok tani terdampak COVID-19 di Riau dapat bantuan sembako

Kepala Perwakilan BPKP Riau Farid Firman menjelaskan aplikasi Mata Bansos dibangun melalui kolaborasi dan sinergi ini sebagai implementasi dari konsep CACM (Continuous Auditing dan Continuous Monitoring).

“Dengan konsep ini pengawasan dan monitoring terhadap penyaluran bantuan sosial dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan,” ujarnya.

Aplikasi tersebut berfungsi untuk monitoring anggaran dan realisasi bBansos yang berasal dari bantuan keuangan provinsi ke setiap kabupaten dan kota secara "real time". Aplikasi Mata Bansos memudahkan proses verifikasi terhadap seluruh data penerima manfaat dan untuk proses pembaruan (update) seluruh data penerima manfaat.

“Melalui aplikasi ini, akan menjadi alat kendali dan pengambilan keputusan oleh para pimpinan dan menjadi sarana informasi bagi masyarakat yang berkepentingan. Melalui aplikasi ini diharapkan data terkumpul, baik PKH, BSP, BLT maupun BLT-DD. Aplikasi ini dapat menampilkan data yang komprehensip dan terintegrasi, sehingga memudahkan pimpinan mengambil keputusan,” katanya.

Baca juga: RAPP dan APR donasikan 315.450 APD untuk tenaga medis Riau

Baca juga: Bantuan 8.500 APD dan 4.800 "rapid test" Kemenkes diterima Riau

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan aplikasi Mata Bansos bisa membantu mengawasi penyaluran bansos agar tepat sasaran dengan data yang bisa terus diperbarui. Dengan sistem tersebut, masyarakat bisa dengan mudah mengetahui siapa yang berhak menerima dan yang tidak berhak.

“Aplikasi itu untuk memonitor penyaluran bansos. Harapan saya dengan adanya aplikasi itu, bukan kami saja yang bisa mengawasi, tapi juga Kepolisian, Kejati, KPK, Bupati dan Wali Kota juga bisa mengawasi. Pengawasan ini juga bisa sampai ke siapa yang menerima, bahkan siapa yang tidak tepat menerimanya,” kata Syamsuar.