Perbaikan Sekolah Rusak Akibat Gempa di Jabar

Tasikmalaya (ANTARA News) - Biaya perbaikan gedung sekolah yang rusak berat akibat gempa bumi di wilayah Jawa Barat baru-baru ini akan dinggung pemerintah pusat, kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo.

"Biaya perbaikan sekolah yang rusak berat akan ditanggung pemerintah pusat," kata Menteri saat meninjau bangunan SMA Negeri Cigalontang, Tasikmalaya, Jawa Barat, yang mengalami kerusakan parah, Minggu.

Sementara bangunan sekolah yang rusak ringan dan sedang, kata Mendiknas biaya rehabnya ditanggung oleh pemerintah daerah dan provinsi.

Namun, kata Bambang, jumlah biaya perbaikan itu belum diketahui tetapi akan dikucurkan dari anggaran 2009 dan 2010 untuk seluruh sekolah yang rusak akibat gempa tersebut.

Ia meminta Dinas Pendidikan dan dinas terkait secepatnya memberikan data tentang kerusakan sehingga bisa dilakukan proses penentuan anggaran perbaikan khusus bangunan sekolah yang rusak berat atau ambruk.

Sementara menunggu perbaikan bangunan sekolah, Mendiknas meminta kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan dengan menggunakan fasilitas gedung yang ada, dan disarankan membangun tenda darurat untuk kegiatan belajar sementara.

"Atau kalau perlu belajar di tenda, dan pemerintah daerah segera menyediakannya supaya anak-anak tidak terlalu lama libur," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Idi S Hidayat mengatakan total sekolah yang rusak mencapai 586 unit yang terdiri atas 22 TK, 491 SD, 58 SMP, 11 SMA dan SMK serta empat unit bangunan kantor pendidikan dan jumlah kelas yang rusak mencapai 2.443 ruangan.

"Perbaikan bangunan sekolah yang rusak dibantu oleh pusat, dan bangunan sekolah yang ringan ditanggung oleh pemerintah daerah dengan dana yang harus disiapkan Rp20 miliar lebih," katanya.

Mengenai persiapan mendirikan tenda darurat untuk kegiatan belajar, ia mengatakan pihak pemerintah daerah sudah mempersiapkannya dan mulai Senin (7/9) para siswa mulai aktif belajar.

"Kami akan mempersiapkan tenda atau gedung yang layak untuk kegiatan belajar mengajar," katanya usai mendampingi Mendiknas.(*)