Sri Lanka Usir Pejabat PBB Terkait Komentar Perang

Kolombo (ANTARA News/AFP) - Pemerintah Sri Lanka, Ahad, menyatakan negara itu telah memerintahkan seorang pejabat senior PBB meninggalkan Kolombo sehubungan dengan komentarnya mengenai perang yang berakhir baru-baru ini terhadap pemberontak Macan Tamil.

James Elder, jurubicara bagi Dana Anak PBB (UNCEF), secara rutin tampil di saluran berita stasiun televisi asing dan di media cetak guna membahas konflik etnik berdarah tersebut serta dampaknya pada generasi muda.

"Visanya telah dibatalkan mulai 7 September dan ia diperintahkan segera pergi. Namun PBB meminta waktu dan kami memperpanjangnya sampai 21 September," kata PB Abeykoon, Pengawas Imigrasi dan Emigrasi Sri Lanka.

Abeykoon mengatakan pemerintah mengambil keputusan itu beberapa bulan lalu berdasarkan atas "pernyataan bermusuhan yang dikeluarkan kepada media", tapi ia tak bersedia memberi perincian lebih lanjut.

Elder, pemegang paspor Australia, telah bekerja untuk UNICEF di Sri Lanka sejak Juli tahun lalu dan memiliki visa tinggal yang sah sampai 2010.

Pemerintah Sri Lanka melakukan pengawasan ketat atas liputan media mengenai pertempuran itu, melarang semua akses ke daerah konflik di bagian timur-laut negeri tersebut dan mengeluarkan visa dalam jumlah terbatas buat wartawan internasional.

Sebelum pemerintah mengalahkan pasukan pemberontak pada Mei, Elder berbicara mengenai "negara tak terperikan" yang diderita oleh anak-anak yang terperangkap dalam tahap terakhir perang itu.

Pada April, ia mengatakan ratusan anak telah tewas dalam beberapa bulan sebelumnya dan mereka yang selamat "hidup dalam kondisi menyedihkan, terperangkap di dalam baku-tembak".

Elder juga telah menyeru pemerintah agar mencabut pembatasannya atas kelompok bantuan yang telah berusaha membantu ratusan pengungsi perang yang masih tertahan di kamp sementara yang dikelola pemerintah.

Pemerintah Sri Lanka telah memperlihatkan sedikit kesabaran terhadap pengeritik serangan militernya guna menggilas Macan Tamil, dan menepis keprihatinan yang disampaikan oleh PBB, Amerika Serikat serta puluhan kelompok hak asasi manusia.

UNICEF, Ahad, menyatakan organisasi bantuan tersebut sedang meminta perincian mengenai status visa Elder.

"James Elder telah menjadi suara UNICEF yang memberi saran atas nama mereka yang tak dapat menyampaikan suara --anak-anak dan orang yang paling rentan," kata Sarah Crowe, Kepala Komunikasi Regional UNICEF, dari ibukota India, New Delhi.

"Kami sangat merasa bahwa ia mesti terus bertindak sebagai penyaran yang tak memihak atas naman sebagian besar anak dan perempuan yang paling rentan di Sri Lanka."

Elder tak bersedia memberi komentar ketika dihubungi oleh AFP.

Kelompok kebebasan pers Reporter Without Borders awal tahun ini mengatakan pemerintah telah melakukan "hampir blokade total terhadap laporan yang independen dan objektif" mengenai perang itu.

Tentara Sri Lanka pada Mei menguasai jalur terakhir wilayah yang dikuasai oleh Macan Tamil, dan menewaskan pemimpin serta pendiri Macan Tamil, Vellupillai Prabhakaran.

Konflik separatis tersebut telah menewaskan puluhan ribu orang sejak 1972.(*)