Pemkot Palu diminta permudah pengurusan legalitas tanah korban bencana

yang penting legalitasnya jelas

Palu (ANTARA) - Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Palu untuk percepatan rekonstruksi pasca bencana 2018, Ridwan H Basatu meminta pemerintah kota mempermudah korban bencana mengurus legalitas kepemilikan tanahnya.

Mengingat tidak sedikit korban bencana yang kehilangan dokumen-dokumen kepemilikan tanahnya saat bencana gempa, tsunami dan likuefaksi itu terjadi, salah satunya korban gempa dan likuefaksi di Kelurahan Petobo.

"Karena di atas tanah itu akan mereka bangun hunian tetap (huntap) mandiri sehingga saya meminta Pemkot Palu tidak mempersulit mereka dalam mengurus dokumen kepemilikan tanahnya," katanya dalam rapat pansus evaluasi percepatan rekonstruksi pasca bencana 2018 dengan Pemkot Palu di ruang sidang utama Kantor DPRD Palu, Jumat.

Ia menyebut banyak korban bencana juga yang kehilangan harta benda maupun sanak keluarga memperoleh bantuan tanah dari teman maupun anggota keluarga yang simpati melihat kondisi mereka sehingga pemkot perlu hadir untuk memudahkan mereka mengurus dokumen kepemilikan tanah-tanah pemberian itu.

"Ada yang juga lahannya belum memiliki sertifikat dan ada lahannya dari pemberian temannya, saudaranya dan anggota keluarganya. Ini harus dimudahkan pengurusan administrasi kepemilikan tanahnya, yang penting legalitasnya jelas," ujarnya.

Ia khawatir jika Pemkot Palu tidak bergerak cepat dengan memudahkan pengurusan legalitas kepemilikan tanah tersebut, huntap mandiri bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang telah dijanjikan kepada mereka tidak akan terwujud.

"Karena mereka tidak masuk dalam data penerima bantuan huntap mandiri sebab tidak memenuhi syarat salah satunya mesti memiliki tanah yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan tanah yang sah. Itu yang saya khawatirkan. Huntap mandiri itu huntap yang dibangun di atas tanah mereka," tambahnya.