Bahlil: BKPM akan revisi target realisasi investasi triwulan II

Kita harus melakukan penyesuaian dengan keadaan ini. BKPM akan melakukan revisi target realisasi investasi triwulan II 2020 ini

Jakarta (ANTARA) - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan merevisi target realisasi investasi lantaran capaian realisasi investasi triwulan II/2020 yang dipastikan turun karena dampak sistemik pandemi COVID-19.

"Pemerintah saat ini belum bisa menentukan kapan pandemi COVID-19 akan berlalu. Kita harus melakukan penyesuaian dengan keadaan ini. BKPM akan melakukan revisi target realisasi investasi triwulan II 2020 ini. Nanti akan kami informasikan lagi," kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam ajang silaturahmi dengan para Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) seperti yang tertuang dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Dengan demikian, lanjut dia, harus melakukan hal-hal di luar kelaziman. "Presiden Jokowi sudah sampaikan bahwa saat ini ekonomi turun, banyak orang kehilangan pekerjaan. Solusi untuk menciptakan lapangan kerja yaitu melalui investasi," kata Bahlil Lahadalia.

Bahlil juga menyampaikan terima kasih kepada DPMPTSP Provinsi atas pencapaian realisasi investasi triwulan I/2020 dan tidak lupa mengingatkan persiapan realisasi investasi triwulan II tahun 2020 yang akan dilakukan bulan depan.

"Saya juga ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya dalam menyukseskan realisasi investasi triwulan I 2020 lalu yang mencapai Rp210,7 triliun atau tumbuh 8 persen dibandingkan tahun lalu," katanya.

Pada sesi diskusi yang berlangsung akrab, diceritakan perkembangan investasi semasa pandemi COVID-19 dari masing-masing daerah.

Plt Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat Rina Rahdianawati misalnya melaporkan secara singkat tindak lanjut pengawalan investasi terhadap 11 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di provinsi tersebut Jawa Barat.

"Kami sudah membahas 11 PSN ini dengan Bapak Gubernur Jawa Barat dan kami baru bertemu dengan enam perusahaan. Masih ada lima perusahaan lagi yang belum bisa kami hubungi. Kiranya kami mohon bantuan Bapak Kepala BKPM untuk memfasilitasi hal ini," ujar Rina.