Eks Milisi Timtim Konsolidasi Pilih Pimpinan

Kupang (ANTARA News) - Mantan milisi (Pasukan Pejuang Integrasi/PPI) Timor-Timur (TimTim) yang menetap di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan konsolidasi untuk memilih tokoh pelindung, setelah panglima PPI Joao Tavares da Silva, meninggal beberapa waktu lalu di Atambua, kabupaten Belu.

Dua orang Wakil Panglima Milisi masing-masing, Cansio Lopez de Charvalho dan Joanico Cecario Bello, kepada pers di Kupang, Kamis, mengatakan, setelah meninggalnya Panglima Milisi Joao Tavares, PPI berkewajiban mencari seorang tokoh untuk dijadikan sebagai pembimbing dan penasehat, sekaligus menjadi pimpinan untuk mengambil setiap kebijakan yang berkaitan dengan nasib seluruh warga eks Timor-Timur yang masih menetap di NTT.

Menurut Cansio, ada ribuan masyarakat eks pejuang dan masyarakat Timor-Timor yang saat ini masih hidup sengsara dan masih berdiam di dalam kamp-kamp pengungsian serta tenda-tenda darurat, dengan kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan.

Dia mengakui, ada begitu banyak bantuan sosial yang sudah diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk juga bantuan dari negara luar, terus mengalir untuk menangani persoalan eks warga Tim-Tim yang menetap di NTT.

Namun lanjut dia, persoalan tentang penanganan pengungsi tidak akan bisa terselesaikan jika, pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi NTT sendiri tidak memiliki data yang akurat tentang jumlah eks pengungsi, dengan pola penerapan penanganan yang masih tidak tepat dan profesional.

"Bagi saya, pola penanganan eks pengungsi oleh pemerintah masih jauh dari profesional dan jauh dari harapan yang diinginkan oleh warga eks pengungsi, ditambah dengan kurang akuratnya data yang dimiliki oleh pemerintah NTT," kata dia.

Untuk itu lanjut dia, PPI perlu melakukan konsolidasi untuk segera mendata kembali jumlah warga eks Timor-Timor yang masih menetap di NTT, untuk mendapatkan sebuah kepastian dan kebenaran data yang dibutuhkan.

Dia berharap, dari hasil pendataan ulang nantinya, bisa diperoleh sebuah data yang tepat dan valid agar tidak terjadi kesalahan dari pemerintah dalam mendistribusikan bantuan kemanusiaan dan bantuan sosial, selain ada perubahan pola penyaluran bantuan.

"Kalau data jumlah pengungsi tidak valid dan pola penyaluran tidak tepat, maka berapa pun duit yang sudah dikeluarkan tidak akan bisa menyelesaikan persoalan pengungsi di NTT," kata Joanico menambahkan. (*)