Survei: Kultur Oposisi Tak Berkembang

Jakarta (ANTARA News) - Masyarakat memandang, kultur oposisi tidak berkembang di Indonesia dan partai-partai politik yang dalam pilpres lalu tidak mendukung pasangan SBY-Boediono dinilai publik sebaiknya turut masuk kabinet.

Demikian salah satu kesimpulan hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indo Barometer yang disampaikan Direktur Eksekutif lembaga itu, M Qodari, saat menyampaikan hasil penelitiannya kepada pers di DPR Jakarta, Kamis.

Survei bertajuk "Prospek Kabinet dan Koalisi Partai Politik 2009-2014" pada 18-26 Agustus 2009 terhadap 1200 orang responden di 33 provinsi itu menggunakan metode wawancara tatap muka dan kuisioner, random sampling dengan margin of error 3 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen.

Qodari mengatakan bahwa surveinya itu bertujuan menggali informasi diantaranya tentang jumlah pos menteri yang dianggap ideal, pos kementrian apa saja yang harus ada, kementrian yang tidak diisi kalangan parpol hingga setuju atau tidak PDIP dan Golkar masuk kabinet.

Selain itu, survei juga diarahkan untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan SBY-JK dan tingkat kepuasan pada kinerja DPR RI.

Dalam survei itu, masyarakat tahu partai-partai apa saja yang berkoalisi mendukung pasangan SBY-Boedinono saat pilpres lalu dan mana parpol yang tidak mendukung.

Namun dalam pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, lebih banyak responden menyatakan sebaiknya semua parpol mempunyai wakil dalam kabinet ketimbang sebaliknya.

Partai Demokrat paling banyak disebut sebaiknya masuk dalam kabinet (80 persen), disusul PKS (70,7 persen, PAN (61,6), PPP (61,1 persen) dan PKB (60,3 persen).

Sementara untuk partai-partai non pendukung Yudhoyono seperti Golkar, Hanura, Gerindra dan PDIP, ternyata mayoritas publik berpendapat mereka sebaiknya juga masuk dalam kabinet.

"Ini artinya kultur oposisi tampaknya tidak berkembang di masyarakat Indonesia," ujarnya.

Sementara untuk pertanyaan pos kementerian apa saja yang harus ada di kabinet 2009-2014, responden memberikan jawaban tertinggi untuk Menteri Kopolhukham (9,1 persen), disusul Menko Perekonomian (8,4 persen), Menteri Agama (8 persen).

Kemudian, Menko Kesra (6,6 persen), Mendiknas (5,5 persen), Menteri Pertanian (4,2 persen), Menkeu (4,2), Mendagri (3,5), Menkes (3,4 persen), dan Menteri Pertahanan (3,2 persen).

Khusus untuk Menteri Luar Negeri, masyarakat yang menjadi responden survei itu menganggap kementerian itu bukan prioritas. Padahal, kata Qodari, UU Kementrian Negara telah menyebutkan bahwa tiga kementerian yang wajib ada dalam kabinet adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.

Menanggapi hasil survei itu, Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie mengatakan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak menghendaki adanya konflik dan hal itu tercermin dalam survei yang diluncurkan Indo Barometer.

"Yang diinginkan masyarakat adalah bagaimana semua elemen bangsa mampu menjalin sinergisitas dalam membangun bangsa secara bersama-sama dan itu terlihat dengan adanya pandangan tidak perlu ada oposisi," ujarnya.

Sebaliknya, Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon mengatakan, dinegara-negara maju, keberadaan oposisi itu diperlukan sebagai instrumen penyeimbang pemerintahan. Karenanya keberadaan oposisi juga dibiayai oleh negara.

"Kedepan perlu pula dibenahi konstitusi kita yang menjamin adanya peran oposisi ini," ujarnya. (*)