MPR: Solidaritas-kedermawanan jadi modal wujudkan keadilan sosial

Solidaritas dan kedermawanan itu merupakan hasil dari pengamalan nilai-nilai keagamaan yang dipadu dengan tatanan berbangsa dan bernegara yang diamanatkan sila ketiga dan keempat dari Pancasila, demi terwujudnya sila kelima

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan kedermawanan dan solidaritas pada seseorang akan mampu menjadi modal sosial bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

"Solidaritas dan kedermawanan itu merupakan hasil dari pengamalan nilai-nilai keagamaan yang dipadu dengan tatanan berbangsa dan bernegara yang diamanatkan sila ketiga dan keempat dari Pancasila, demi terwujudnya sila kelima," kata Lestari Moerdijat atau Rerie dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakannya saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Kebangsaan bertema "Amplifikasi nilai-nilai Pancasila sebagai Tameng Bangsa Menghadapi Tantangan dan Dampak COVID-19" yang digelar United in Diversity (UID) bersama Lemhannas, Selasa (2/6).

Rerie mengutip survei Charities Aid Foundation yang mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara yang giving indeks-nya terus bertumbuh dalam 10 tahun terakhir.

"Dan solidaritas sudah menjadi jati diri bangsa Indonesia," ujarnya.

Politisi Partai NasDem itu mengatakan, konsensus Kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, juga menjadi perekat bangsa dan telah teruji dalam menghadapi berbagai krisis sejak NKRI berdiri tahun 1945.

Dia menilai saat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, telah menghantam sisi keadilan sosial, yaitu kemiskinan dan kesenjangan sosial berpotensi bertambah.

"Di masa pandemi ini, seyogyanya menjadi momentum kembali memperkuat nilai-nilai kebangsaan karena dengan bersatu, kita bisa menghadapi tantangan ini," katanya.

Dia menjelaskan, bagaimana kita membangun transformasi nilai-nilai Pancasila di masa pandemi COVID-19, yaitu bisa menggunakan metode manajemen perubahan karya Otto Scharmer yang dikenal Teori U bisa menjelaskan tahapannya.

Menurut dia, proses inti dalam teori U adalah "observe, retreat-reflect and act" karena itu langkah pertama penerapan nilai-nilai Pancasila adalah melalui pengoptimalan ruang mendengarkan setiap persepsi dalam perumusan kebijakan.

"Mengamati dinamika sosial dampak dari tantangan, membentuk pola pikir positif untuk membangun kesadaran sosial. Perwujudan kebijakan pun bersumber dari hasil musyawarah, sehingga pembentukan sistem atau model aksi bisa diimplementasikan," ujarnya.

Di akhir pemaparannya, Rerie mengajak agar pemerintah menjalin kolaborasi yang baik dengan masyarakat dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di tanah air.

Menurut dia, masyarakat tidak hanya berhadapan dengan wabah, tetapi juga ujian terhadap kemanusiaan dan kita bisa memilih, memberi yang terbaik bagi generasi berikut atau mengulang siklus kelalaian yang sama.

"Keputusan kini tentukan masa depan. Biarkan mereka mengingat, kita pernah dan telah bekerja keras melawan pandemi," katanya.

Dalam sarasehan daring yang diikuti 400 peserta dari berbagai latar belakang organisasi itu, juga menghadirkan Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI Agus Widjojo sebagai narasumber.

Agus mengingatkan bahwa saat ini banyak ideologi-ideologi dari luar yang ditawarkan di tengah informasi dunia yang semakin terbuka.

"Penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara harus terus dilakukan," ujarnya.

Dalam diskusi itu, anggota Board Of Trustee United in Diversity, Rosihan Arsyad menilai setiap zaman memiliki tantangannya masing-masing dan dirinya percaya Pancasila memiliki semua jawaban atas tantangan itu.

Rosihan sambil mengingatkan perlunya menanamkan pola sikap berdasarkan ideologi bangsa bagi generasi penerus untuk mempertahankan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila.

"Tetapi semua itu tergantung manusia yang melaksanakannya. Perubahan di dunia berawal dari perubahan perilaku manusianya," ujarnya.

Baca juga: Jangan pernah tinggalkan Pancasila