Sofyan Djalil Diharapkan Benahi BUMN Sebelum Pensiun

Jakarta (ANTARA News) - Sebelum mengakhiri tugasnya sebagai Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil diharapkan membenahi dulu semua permasalahan yang terjadi di sejumlah BUMN, khususnya di BUMN strategis, agar menteri yang menjabat nanti tidak mendapat warisan masalah.

"Idealnya ya memang dia (Sofyan Djalil) harus menyelesaikan semua masalah yang terjadi di BUMN-BUMN," ujar Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Indonesia (Puskepi) Sofyano Zakaria kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Sofyan menanggapi kesiapan Sofyan Djalil untuk tidak menjabat kembali sebagai Menneg BUMN, yang diungkapkannya di Gedung Kementerian BUMN, Rabu.

Sofyan bahkan mengaku sudah menyiapkan diri sejak jauh-jauh hari. "Saya menyiapkan diri untuk tidak menjadi menteri. Untuk itu, semua program untuk menteri selanjutnya akan saya persiapkan jadi menteri yang akan datang tinggal menjalankannya," ujar Sofyan Djalil kepada wartawan.

Menurut Sofyan Zakaria, sebelum benar-benar "lengser", sebaiknya Sofyan Djalil membereskan semua permasalahan BUMN, khususnya di BUMN strategis seperti di Pertamina, yang saat ini sedang terjadi kontroversi karena ada dugaan intervensi Dewan Komisaris (Dekom) terhadap Dewan Direksi.

Intervensi tersebut, kata dia, menyangkut sejumlah kebijakan Direksi Pertamina.

Permasalahan-permasalahan seperti itu, menurut Sofyano, seharusnya diselesaikan dulu sebelum melepas jabatan. "Sayang kalau lima tahun kinerjanya tercoreng oleh permasalahan di penghujung jabatannya. Makanya, biar berakhir dengan citra baik, seharusnya dia menyelesaikan masalah tersebut," tegasnya.

Namun, lanjut Sofyan, semua itu tergantung pada kepekaan sosial Sofyan Djalil sendiri terhadap desakan dan opini publik untuk menyelesaikan kasus tersebut. Sebab, meski publik menilai ada masalah di Dekom Pertamina, belum tentu Sofyan menilai seperti itu.

"Kalau Sofyan menilai dugaan intervensi Dekom terhadap Direksi sebagai sesuatu yang biasa dan tidak masalah, ya dia menganggap tidak ada masalah di Pertamina," tuturnya.

Jadi, lanjut dia, meski tekanan publik dan DPR begitu keras agar permasalahan tersebut diselesaikan, semua bergantung pada sensitivitas dan "political will" (kemauan politik) Menneg BUMN untuk menyelesaikannya. (*)