DPR Didesak Revisi UU Perekrutan KPK

Jakarta (ANTARA News) - Forum Masyarakat Pro Pemberantasan Korupsi (FMPPK) minta DPR segera merivisi UU tentang perekrutan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kedepan menghasilkan calon pimpinan lembaga itu yang bersih, berwibawa, kredibel dan profesional.

Permintaan itu tertuang dalam tuntutan aksi damai FMPPK yang diikuti ratusan pendukung di depan gedung DPR/MPR Senayan Jakarta dan depan Mabes Polri Jakarta, Rabu.

Kordinator aksi damai itu Jauhari mengatakan, selain menuntut revisi UU perekrutan KPK, pihaknya menuntut Polri segera mengusut tuntas dalam pemeberiataan tentang dugaan pemerasan oknum KPK terhadap pihak lain.

Jauhari menegaskan, FMPPK mendukung sepenuhnya langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kebijakan pemberantasan korupsi yang dimulai sejak 2004 dan harus tetap dipertahankan agar para koruptor jera.

"Kami mendukung Presiden SBY untuk mengambil-alih menyelamatkan lembaga KPK agar tetap meningkat kinerjanya dalam pemberantasan korupsi," katanya.

Aksi damai FMPPK tersebut berlangsung tertib dan mereka membawa sejumlah poster dan spanduk yang antara lain bertuliskan "Selamatkan KPK dari oknum oknum yang tidak bertanggungjawab" dan "Usut dugaan pemerasan oleh oknum KPK".(*)